haluannews.id – Dunia layanan pinjaman daring atau fintech lending kini tengah dihebohkan dengan munculnya sebuah metode pembayaran baru yang dikenal dengan istilah skema tadpole atau skema kecebong. Metode ini memicu kekhawatiran di tengah masyarakat karena dianggap berpotensi menjerat konsumen dalam beban finansial yang berat di awal masa pinjaman.

Related Post
Istilah tadpole sendiri diambil dari analogi larva amfibi, seperti kecebong, yang memiliki bentuk kepala besar namun bagian ekornya mengecil. Dalam konteks pembiayaan, skema ini menerapkan struktur angsuran yang sangat timpang; di mana nilai cicilan pada periode awal sangat besar, kemudian perlahan mengecil pada periode-periode berikutnya. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan dengan munculnya variasi tenor yang sangat ekstrem, bahkan ada penyedia layanan yang menawarkan tenor hanya selama 14 hari saja.

Menanggapi kegaduhan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya angkat bicara. Lembaga pengawas sektor jasa keuangan tersebut menegaskan bahwa penggunaan skema pembayaran dengan struktur yang tidak lazim, termasuk tenor yang sangat pendek, harus diawasi secara ketat. OJK menekankan bahwa setiap penyelenggara layanan pendanaan berbasis teknologi informasi (LPBBTI) wajib mematuhi aturan yang berlaku guna menjamin perlindungan konsumen.
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan pihaknya tidak hanya terpaku pada satu aspek saja. OJK akan meninjau karakteristik dan mekanisme pendanaan secara menyeluruh untuk memastikan semuanya selaras dengan regulasi.
"Struktur pembayaran dan seluruh kewajiban perlu disampaikan secara transparan, jelas, dan mudah dipahami oleh borrower (peminjam) sebelum pendanaan disepakati," ujar Agusman dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (8/10/2026).
Lebih lanjut, Agusman menekankan pentingnya transparansi informasi. Pihak penyelenggara pinjol didorong untuk memastikan bahwa setiap konsumen benar-benar memahami seluruh konsekuensi dan kewajiban mereka secara utuh. Hal ini bertujuan agar struktur pembayaran yang diterapkan tetap sesuai dengan kemampuan bayar konsumen dan tidak melampaui batas manfaat ekonomi yang telah ditetapkan dalam SEOJK Nomor 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan LPBBTI.
Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati sebelum menyetujui kontrak pinjaman, terutama jika melihat struktur cicilan yang tidak proporsional. Skema yang tampak "ringan" di akhir masa tenor ternyata bisa menjadi jebakan jika beban di awal tidak mampu dipenuhi oleh arus kas peminjam. Pastikan selalu memeriksa legalitas penyedia layanan dan membaca dengan teliti setiap rincian biaya serta jadwal pembayaran sebelum melakukan klik setuju.










Tinggalkan komentar