Haluannews Ekonomi – Nilai tukar rupiah diprediksi akan menghadapi tekanan signifikan sepanjang tahun 2025. Sejak awal Januari 2025, rupiah bertahan di level Rp 16.100/US$, namun pada perdagangan pagi ini, menurut data Refinitiv, rupiah bahkan sudah diperdagangkan di level Rp 16.200/US$ pukul 09.44 WIB. Direktur Utama Dana Pensiun BI Iuran Pasti (DAPENBI IP), Nanang Hendarsah, mengungkapkan kekhawatiran pelaku pasar terhadap politik Amerika Serikat sebagai pemicu utama.
Related Post
"Tekanan yang cukup berat terasa sejak September lalu, membuat semua proyeksi awal tahun meleset, baik dari analis global maupun domestik," ujar Nanang dalam program Money Talk Haluannews.id, Jumat (3/1/2024). Nanang menunjuk gejolak politik AS pasca terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden. Hal ini menyebabkan imbal hasil obligasi AS (US Treasury Bond 10 tahun) naik dari 3,88% menjadi 4,53%. Indeks dolar AS (DXY) pun meroket dari 101 menjadi 108,5 pada akhir tahun lalu.
Kondisi ini berdampak pada obligasi Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun. Proyeksi penurunan yield ke 6% kini berpotensi melonjak hingga 6,4%, setelah sebelumnya mencapai 7% di akhir 2023. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga terdampak, menutup tahun 2024 di level 7.079, turun dari 7.270 di akhir 2023. Sementara itu, kurs rupiah yang berada di kisaran Rp 15.390 di akhir 2023, kini melonjak hingga Rp 16.100.
"Turning point-nya adalah terpilihnya kembali Trump. Pasar mulai mengantisipasi perubahan kebijakan di AS," jelas Nanang. Nanang, yang pernah menjabat Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (2018-2021), mengungkap empat kebijakan Trump yang berpotensi mengganggu ekonomi global. Pertama, kebijakan perdagangan restriktif dengan pengenaan tarif tinggi ke berbagai negara, bukan hanya China. Kedua, kebijakan fiskal yang longgar, berpotensi memanaskan ekonomi AS.
Ketiga, deregulasi pertambangan yang meskipun berpotensi menurunkan harga minyak, juga menimbulkan ketidakpastian pada ekonomi hijau. Keempat, kebijakan imigrasi yang berisiko mengganggu ketenagakerjaan dan stabilitas politik global. "Kebijakan tarif dan imigrasi perlu diwaspadai karena akan meningkatkan volatilitas. Tarif akan mengganggu rantai pasokan global, terutama dari China, dan berpotensi membuat inflasi global tak turun seperti yang diharapkan," tegas Nanang.
Akibatnya, investasi di 2025 diprediksi akan lebih kompleks. "Kehati-hatian harus dilipatgandakan dibandingkan 2024. Kita akan menghadapi volatilitas yang lebih tinggi, dan ini sebelum Trump resmi menjabat. Tanggal 20 Januari nanti kita lihat arah kebijakannya," pungkas Nanang. (arj/haa)
Tinggalkan komentar