Haluannews Ekonomi – Industri perbankan Tanah Air kembali diterpa badai likuiditas. Meskipun awal tahun menunjukkan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menjanjikan, kenyataannya pertumbuhan tersebut melambat drastis di paruh kedua tahun 2024. Data Haluannews.id mencatat, pertumbuhan DPK menyusut dari 8,3% yoy (Juni) menjadi hanya 6% yoy (Oktober). November lalu, angka tersebut sedikit membaik menjadi 6,3% yoy, namun tetap jauh dari angka ideal. Lebih mengkhawatirkan lagi, pertumbuhan DPK di Desember 2023 hanya mencapai 3,8% yoy, angka terendah sejak era Reformasi (1999).
Related Post
Laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan fakta mengejutkan: bank besar (modal inti >Rp 70 triliun) menguasai 52,4% simpanan masyarakat dan menjadi penopang utama pertumbuhan DPK, sementara bank kecil justru mengalami penurunan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menuding melambatnya simpanan, khususnya deposito, disebabkan oleh banyaknya alternatif investasi lain.
Direktur Utama Bank BTN, Nixon Napitupulu, mengakui likuiditas masih tersedia, namun harganya mahal akibat suku bunga tinggi. Ia menyamakannya dengan membeli pakaian: barang ada, tetapi harganya melambung. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyatakan likuiditas perbankan lebih dari cukup, ditunjukkan oleh rasio Alat Likuid per DPK (AL/DPK) September 2024 yang mencapai 25,4%, jauh di atas rata-rata tahun-tahun sebelumnya (sekitar 15%).
Ketakutan Jokowi dan Bantahan BI
Likuiditas menjadi momok menakutkan bagi Presiden Jokowi menjelang akhir masa jabatannya. Pada akhir 2023, beliau mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peredaran uang yang semakin kering, meskipun pertumbuhan ekonomi masih sekitar 5%. Jokowi menilai hal ini disebabkan oleh penerbitan instrumen keuangan yang berlebihan oleh Kemenkeu dan BI, seperti Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah BI (SRBI), dan Sekuritas Valas BI (SVBI).
Jokowi meminta agar sektor riil lebih diperhatikan. Namun, Gubernur BI membantah tudingan tersebut, mengatakan yield SRBI yang tinggi tidak memicu crowding out (terserapnya aliran dana ke instrumen otoritas). BI juga menegaskan likuiditas perbankan tetap tinggi, terbukti dari rasio AL/DPK yang masih tinggi.
Tantangan 2025: Perang Likuiditas dan Ekspansi Kredit Terhambat
Tahun 2025, isu likuiditas akan semakin kompleks. Bankir tidak hanya bersaing memperebutkan DPK, tetapi juga dengan pemerintah yang membutuhkan likuiditas besar untuk membayar utang (sekitar Rp 1.300 triliun per tahun) dan membiayai program-program baru. Kenaikan PPN menjadi 12% juga ditujukan untuk menutupi kebutuhan tersebut.
Perang insentif, cashback, dan hadiah yang marak di tahun 2024 diperkirakan akan berlanjut. Hal ini menunjukkan betapa ketat persaingan memperebutkan DPK. Ekonom LPPI, Ryan Kiryanto, mengungkapkan rasio pinjaman terhadap simpanan (LDR) perbankan yang mencapai 87,50% (Oktober 2024) menunjukkan likuiditas yang ketat, membatasi ruang ekspansi kredit, terutama bagi bank yang konservatif.
Bahkan bank besar seperti BCA, yang dianggap over-liquid, memilih membayar denda atas ketidakpatuhan GWM LDR daripada berekspansi kredit secara agresif. Pertumbuhan DPK BCA yang mini (3,4% yoy) mencerminkan kondisi ini. Kondisi serupa juga dialami CIMB Niaga yang merevisi target penyaluran kredit karena cost of fund yang tinggi.
Kesimpulannya, bayang-bayang krisis likuiditas masih menghantui perbankan Indonesia. Pertumbuhan kredit yang tinggi berbanding terbalik dengan pertumbuhan DPK yang rendah, menciptakan gap yang mengkhawatirkan. Tahun 2025 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi perbankan dalam menghadapi tantangan likuiditas dan persaingan yang semakin ketat.
Tinggalkan komentar