haluannews.id – Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan terkait usulan tunggal Presiden Prabowo Subianto yang menunjuk Destry Damayanti sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Keputusan ini sontak menjadi perhatian publik, mengingat pentingnya posisi tersebut bagi stabilitas ekonomi nasional.

Related Post
Purbaya mengungkapkan bahwa ia memiliki kedekatan personal dan rekam jejak kerja sama yang solid dengan Destry. Kolaborasi intens telah terjalin sejak Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kala itu, Destry, yang saat ini menjabat Deputi Gubernur Senior BI, merupakan Anggota Dewan Komisioner (Ex-Officio) dari Bank Sentral yang bekerja bahu membahu dengannya di LPS.

Di kantornya di Jakarta, pada Selasa (11/8/2026), Purbaya menegaskan dukungannya. "Sangat baik, pengalaman Destry sudah memadai. Berdasarkan pengalaman saya pribadi, kami cukup dekat. Saat saya memimpin Dewan Komisioner LPS, beliau adalah perwakilan ex-officio dari bank sentral," jelas Purbaya.
Purbaya meyakini, fondasi kerja sama yang telah terbangun lama ini akan memastikan kesinambungan koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia. "Saya kira ini pilihan yang tepat. Kami sudah terbiasa berkoordinasi dan bekerja sama secara efektif, jadi tidak akan ada kendala," pungkasnya, menunjukkan optimisme.
Sementara itu, di parlemen, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang mempersiapkan jadwal untuk melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test bagi Destry Damayanti. Proses penting ini akan dilakukan setelah periode reses DPR usai, sebagai tahapan krusial sebelum Destry resmi menjabat.
Uji kelayakan ini merupakan prasyarat mutlak yang harus dilalui Destry sebelum pengesahannya sebagai Gubernur BI. Prosedur ini dimulai setelah Presiden menyerahkan surat presiden (surpres) yang berisi usulan nama calon pemimpin bank sentral kepada DPR.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri, mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan para pimpinan komisi guna menetapkan waktu pelaksanaan uji kelayakan tersebut. "Begitu berkas sudah lengkap, kami bisa langsung menggelar fit and proper test. Saya akan segera berkoordinasi dengan rekan-rekan pimpinan untuk menentukan jadwal pastinya," ujar Hanif kepada awak media di Jakarta, pada hari yang sama.










Tinggalkan komentar