Haluannews Ekonomi – Chief Investment Officer (CIO) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Pandu Sjahrir, baru-baru ini secara tegas menyoroti akar permasalahan fundamental yang membelit pasar modal Indonesia. Menurutnya, isu krusial yang harus segera dibenahi bukanlah sekadar besaran free float, melainkan defisit transparansi dan akuntabilitas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Related Post
Pandu mengungkapkan, peringatan yang dilayangkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait pasar saham Tanah Air bukanlah kejutan. Informasi mengenai potensi warning ini, lanjutnya, sudah terdeteksi sejak beberapa bulan sebelumnya. Kini, momentum tersebut harus dimanfaatkan sebagai peluang emas untuk melakukan reformasi struktural yang mendalam.
Dengan lugas, Pandu menyatakan, "MSCI warning itu bukan soal free float. Kalau kita mau jujur, the elephant in the room itu adalah transparansi dan accountability." Pernyataan ini disampaikannya dalam sebuah sesi di Haluannews.id belum lama ini. Ia mengkritisi pandangan yang terlalu terpaku pada angka free float, karena hal itu hanya akan mendorong orientasi pasar pada kepentingan jangka pendek. Padahal, esensi yang dibutuhkan adalah penguatan fondasi agar pasar modal Indonesia tumbuh lebih dalam, likuid, dan memiliki relevansi global yang kuat.
Pandu memberikan peringatan keras bahwa kelalaian dalam melakukan perbaikan struktural dapat memicu konsekuensi serius terhadap arus dana asing. Ia memaparkan, jika Indonesia sampai terdegradasi ke kategori frontier market, potensi outflow dana asing bisa membengkak antara US$25 miliar hingga US$50 miliar. Bahkan, sekadar mendapatkan outlook negatif saja, pasar masih berisiko menghadapi tambahan outflow sekitar US$5 miliar.
“Ini bukan soal sentimen harian. Ini soal likuiditas dan relevansi Indonesia di pasar modal global,” tegasnya, menekankan bahwa isu ini melampaui fluktuasi sentimen harian.
Lebih jauh, Pandu menyoroti urgensi harmonisasi kebijakan antara kebutuhan emiten dan ekspektasi investor. Ia berpendapat, regulator dan pengelola bursa harus mampu merumuskan kebijakan yang seimbang, demi menjaga daya tarik pasar tanpa mengesampingkan prinsip keterbukaan informasi yang fundamental.
Menurut Pandu, keterbukaan informasi yang kokoh akan menjadi katalis pendorong likuiditas, meningkatkan partisipasi investor institusi, dan pada akhirnya memperdalam struktur pasar. Tanpa fondasi ini, investor besar akan terkendala dalam mengelola investasi mereka, yang berujung pada risiko pengalihan alokasi dana ke pasar di luar negeri.
Dalam konteks ini, Pandu juga menekankan pentingnya distribusi peran yang jelas antar lembaga. Ia menggarisbawahi bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mempertahankan fungsinya sebagai regulator, bursa efek harus dijalankan secara profesional sebagai entitas bisnis, dan investor harus menjalankan perannya sebagai pemilik modal dengan penuh tanggung jawab.
“Pasar modal yang ideal adalah yang transparan, likuid, dan kredibel. Jika ketiga pilar ini terpenuhi, isu free float akan teratasi dengan sendirinya,” pungkas Pandu, memberikan penekanan pada pentingnya reformasi fundamental.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar