haluannews.id – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat melalui penguatan sektor pembiayaan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk program perumahan telah menembus angka Rp29,6 triliun hingga per 10 November 2026.
Pencapaian ini mencakup 70,98 persen dari total target yang telah ditetapkan pemerintah. Angka fantastis tersebut tidak hanya menyasar pada sisi konsumen atau pembeli rumah, tetapi juga dirancang untuk memperkuat seluruh ekosistem industri perumahan, mulai dari pengembang, penyedia jasa konstruksi, hingga pedagang bahan bangunan.
Dalam keterangannya di kantor Kemenko Ekonomi, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026), Maruarar merinci bahwa sekitar Rp10 triliun dari total dana tersebut dialokasikan khusus untuk mendukung para pelaku usaha di sektor perumahan. Secara mendetail, dana sebesar Rp5,83 triliun telah dikucurkan untuk pengembang perumahan, Rp3,16 triliun untuk pedagang bahan baku, serta Rp1,18 triliun bagi penyedia jasa konstruksi.
"Totalnya mencapai Rp10 triliun untuk mendukung ekosistem usaha di sektor perumahan," ujar Maruarar menjelaskan strategi pemerintah dalam menjaga rantai pasok pembangunan.
Selain menyasar pelaku usaha, fokus utama pemerintah adalah memberikan akses pembiayaan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan data yang dipaparkan, program ini telah menyentuh sekitar 117 ribu unit rumah. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar dialokasikan untuk renovasi rumah, yakni sebanyak 95,37 ribu rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp14,25 triliun. Selain itu, terdapat pula Rp3,15 triliun untuk pembelian rumah baru dan Rp2,02 triliun untuk pembangunan rumah dari nol.
Maruarar menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menggerakkan roda perekonomian nasional sekaligus menjawab kebutuhan mendasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak. Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI yang menjadi motor utama dalam penyaluran kredit ini dengan kontribusi mencapai Rp13,5 triliun.
Secara geografis, penyaluran kredit ini tersebar di berbagai wilayah, dengan Jawa Tengah memimpin penyaluran sebesar Rp6,7 triliun, diikuti Jawa Timur sebesar Rp4,8 triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp4,6 triliun.
Lebih lanjut, Menteri PKP menekankan pentingnya keadilan dalam sistem perbankan. Ia menyoroti agar suku bunga yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak lebih tinggi dibandingkan pengusaha besar. Pemerintah mendorong skema pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga rendah sebesar 0,5 persen per bulan agar UMKM dapat berkembang tanpa terbebani biaya modal yang mencekik.
"Kebijakan pembiayaan harus berpihak kepada rakyat. Jangan sampai UMKM diberikan bunga yang tinggi, sementara pengusaha besar justru mendapatkan bunga yang rendah," tegas Maruarar menutup keterangannya.
Tinggalkan komentar