haluannews.id – Langkah besar tengah disiapkan pemerintah untuk merombak wajah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara baru saja menggelar pertemuan strategis dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, guna membahas kelanjutan program perampingan atau streamlining perusahaan plat merah yang tengah berjalan.
CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa fokus utama lembaga ini ke depan adalah melakukan optimalisasi aset secara masif. Pertemuan di Istana Presiden tersebut menjadi momentum penting untuk menentukan arah kebijakan ekonomi nasional, terutama dalam menyongsong target tahun 2027.
Rosan menjelaskan bahwa Danantara tidak hanya sekadar melakukan perampingan jumlah perusahaan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi yang lebih tajam. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah keterbukaan terhadap sektor swasta. Jika sebuah lini bisnis dinilai sudah matang dan mampu dikelola dengan lebih baik oleh pihak non-pemerintah, maka Danantara akan memberikan ruang seluas-luasnya.
"Kami sedang melakukan optimalisasi aset-aset BUMN, meningkatkan produktivitas, serta efisiensi. Kami juga membuka peluang kerja sama yang lebih luas dengan sektor swasta dan dunia usaha," ujar Rosan saat memberikan keterangan di Istana Presiden, Senin (5/10/2026).
Menurut Rosan, langkah ini diambil agar aset negara tidak hanya menjadi beban, tetapi benar-benar memberikan keuntungan yang terukur dan terstruktur. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap entitas yang dikelola negara memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Terkait kondisi terkini, Rosan memaparkan bahwa proses pemangkasan jumlah BUMN telah mencapai angka 354 perusahaan. Langkah ini dilakukan melalui dua skema utama, yakni penutupan perusahaan yang sudah tidak aktif (dormant) serta melakukan penggabungan atau merger antar-entitas.
Sebagai contoh nyata, Rosan menyebutkan adanya konsolidasi pada sektor manajemen aset perbankan yang kini digabungkan menjadi satu entitas. Begitu pula dengan sektor perhotelan dan kesehatan. Jika sebelumnya setiap BUMN memiliki unit bisnis hotel dan rumah sakit secara terpisah-pisah, kini semuanya ditarik ke dalam satu holding agar lebih efisien.
"Kami menggabungkan sekitar 137 hotel agar lebih efisien, begitu juga dengan hampir 75 rumah sakit yang kami satukan. Ini adalah bagian dari upaya streamlining agar tidak terjadi tumpang tindih dan pemborosan," tegasnya.
Data yang dipaparkan Rosan juga menunjukkan realitas yang cukup menantang bagi BUMN. Dari total 1.074 perusahaan yang ada, ternyata kontribusi dividen sebesar 97% hanya disumbangkan oleh 15 perusahaan saja. Ironisnya, sekitar 52 persen dari total perusahaan BUMN justru mencatatkan kerugian.
Kondisi inilah yang menjadi alasan kuat mengapa Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi. Jika sektor swasta dianggap mampu mengelola bisnis yang bukan merupakan sektor strategis dengan lebih menguntungkan, maka pemerintah tidak akan ragu untuk memberikan kesempatan tersebut kepada dunia usaha. Melalui strategi ini, Danantara berharap BUMN dapat bertransformasi menjadi mesin ekonomi yang lebih sehat dan kompetitif.
Tinggalkan komentar