haluannews.id – Raksasa konstruksi milik negara, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), tengah menyiapkan langkah strategis yang cukup signifikan dalam peta bisnisnya. Perusahaan konstruksi BUMN ini secara resmi mengumumkan adanya perubahan jadwal terkait pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sebelumnya dijadwalkan pada pertengahan November 2026.
Related Post
Melalui keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen memutuskan untuk mengundur pelaksanaan rapat tersebut. Jika semula direncanakan berlangsung pada Jumat, 13 November 2026, kini agenda penting tersebut resmi digeser ke tanggal 4 Desember 2026. Pertemuan para pemegang saham ini akan dipusatkan di ADHI Tower, Lantai 16, kawasan Cawang, Jakarta Timur, pada pukul 14.00 WIB. Menariknya, bagi para investor yang tidak bisa hadir secara fisik, perusahaan tetap menyediakan fasilitas pertemuan daring melalui sistem Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).
Fokus utama yang menjadi sorotan tajam para pelaku pasar dalam RUPSLB mendatang adalah rencana divestasi atau pelepasan saham milik ADHI pada PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ). Langkah ini bukan sekadar transaksi biasa, melainkan bagian dari skema restrukturisasi besar-besaran pada perusahaan terbuka yang berada di bawah kendali pemerintah. Meskipun secara regulasi, berdasarkan POJK Nomor 17 Tahun 2020 mengenai Transaksi Material, rencana ini sebenarnya masuk dalam kategori pengecualian kewajiban persetujuan RUPS, manajemen ADHI memilih untuk tetap bersikap transparan dengan meminta mandat langsung dari para pemegang saham.
Selain urusan pelepasan aset di proyek jalan tol Jogja-Solo, agenda kedua yang tak kalah krusial adalah revisi rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II). Perubahan ini menjadi sangat penting karena adanya pergeseran alokasi dana yang cukup mencolok dibandingkan dengan rencana awal yang tertuang dalam prospektus sebelumnya.
Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, yakni Pasal 16 ayat (1) huruf a POJK Nomor 40 Tahun 2025, setiap perubahan rencana penggunaan dana hasil penawaran umum yang nilainya melebihi 10 persen dari total dana yang dihimpun, wajib mendapatkan persetujuan dari RUPS. Hal ini menunjukkan bahwa ADHI sedang melakukan penyesuaian strategi keuangan untuk mengoptimalkan arus kas perusahaan di masa mendatang.
Bagi para investor yang ingin menyuarakan haknya, perusahaan telah menetapkan batas waktu pencatatan. Pemegang saham yang berhak hadir adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau pemilik saldo rekening efek di KSEI hingga penutupan perdagangan pada Rabu, 11 November 2026, pukul 16.00 WIB. Keputusan dalam rapat ini nantinya akan menjadi penentu arah kebijakan strategis ADHI dalam menghadapi dinamika industri konstruksi dan infrastruktur di Indonesia.
Tinggalkan komentar