haluannews.id – Kasus dugaan tindak pidana perbankan syariah yang menyeret PT BPRS Khasanah Ummat di Banyumas, Jawa Tengah, kini memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah melimpahkan dua orang tersangka beserta seluruh barang bukti terkait kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Banyumas pada Kamis (12/11/2026).
Related Post
Langkah ini merupakan tahap kedua (Tahap II) dalam proses hukum, setelah sebelumnya penyidik OJK menyerahkan berkas perkara (Tahap I) yang dinyatakan telah lengkap atau P-21 oleh pihak kejaksaan pada 11 November 2026. Penyerahan ini menandai berakhirnya proses penyidikan di tingkat OJK dan dimulainya proses penuntutan di pengadilan.
Dua sosok yang kini menjadi sorotan utama dalam kasus ini adalah TR, yang menjabat sebagai Direktur Utama PT BPRS Khasanah Ummat, serta AHK, seorang pihak terafiliasi yang berperan sebagai konsultan bisnis di lembaga perbankan tersebut. Keduanya diduga kuat menjadi aktor intelektual di balik penyimpangan dana yang merugikan institusi.
Berdasarkan hasil penyidikan, praktik lancung ini diduga terjadi dalam rentang waktu yang cukup lama, yakni sejak Mei 2018 hingga September 2021. Modus operandi yang digunakan adalah penyaluran fasilitas pembiayaan yang tidak sesuai dengan prosedur, ketentuan, maupun tujuan awal pemberian kredit. Skandal ini melibatkan 21 fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 20 nasabah berbeda, dengan estimasi total kerugian mencapai angka Rp1,72 miliar.
Dalam konstruksi hukumnya, penyidik OJK menjerat TR dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang telah diperbarui melalui UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Selain itu, terdapat sangkaan alternatif melalui Pasal 63 ayat (4) huruf b dari undang-undang yang sama.
Sementara itu, AHK dijerat dengan Pasal 64 UU Perbankan Syariah dalam bentuk perubahannya, atau Pasal 63 ayat (2) dalam UU P2SK. Hal ini menunjukkan bahwa peran konsultan bisnis dalam kasus ini dianggap sangat krusial dalam memfasilitasi terjadinya penyimpangan tersebut.
OJK menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari rangkaian pengawasan yang ketat, mulai dari pengawasan rutin, pemeriksaan khusus, hingga proses penyelidikan dan penyidikan yang mendalam. Tindakan tegas ini diambil sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga integritas industri perbankan syariah di Indonesia.
"Langkah ini adalah bagian dari upaya kami untuk memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta melindungi kepentingan nasabah agar industri tetap sehat dan transparan," tulis pernyataan resmi OJK.
OJK juga menambahkan bahwa koordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, akan terus diperkuat. Hal ini bertujuan agar setiap tindak pidana di sektor keuangan dapat ditangani secara profesional, tegas, dan konsisten guna memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan perbankan di masa depan.
Tinggalkan komentar