haluannews.id – Kasus dugaan penipuan investasi berskala besar yang melibatkan platform fintech peer-to-peer (P2P) lending Dana Syariah Indonesia (DSI) memasuki babak baru. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara resmi telah merilis angka fantastis terkait nilai ganti rugi yang harus dibayarkan kepada para korban. Berdasarkan hasil verifikasi mendalam, total nilai restitusi atau ganti rugi bagi para korban yang memenuhi syarat diperkirakan mencapai Rp1,07 triliun.

Related Post
Angka yang sangat besar ini merupakan akumulasi kerugian dari 5.102 korban yang terjebak dalam skema investasi bermasalah tersebut. Ketua LPSK, Achmadi, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan proses penghitungan yang sangat teliti dan objektif untuk memastikan nilai yang diajukan benar-benar mencerminkan kerugian riil yang dialami oleh para investor atau lender.

Proses pengajuan hak restitusi ini sebenarnya telah dibuka sejak awal April hingga pertengahan Mei 2026. Setelah melalui tahapan verifikasi yang panjang, laporan resmi mengenai nilai restitusi tersebut telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Jawa Barat, pada Rabu (21/10/2026). Langkah ini diambil agar nilai kerugian tersebut dapat masuk ke dalam berkas penuntutan oleh jaksa.
"LPSK telah melakukan verifikasi dan penghitungan secara objektif terhadap permohonan restitusi yang diajukan para korban. Dari proses tersebut, diperoleh nilai kewajaran restitusi sebesar Rp1,07 triliun bagi 5.102 korban yang memenuhi persyaratan," ungkap Achmadi dalam keterangan resminya yang dikutip pada Senin (16/11/2026).
Achmadi menambahkan bahwa hasil penghitungan ini sangat krusial karena akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi majelis hakim saat menjatuhkan putusan dalam persidangan nantinya. Dalam menentukan angka kerugian, LPSK menggunakan metode khusus untuk kasus yang diduga menggunakan skema Ponzi. Pendekatan yang digunakan adalah dengan menghitung kerugian riil, di mana keuntungan atau imbal hasil yang sempat diterima korban selama masa investasi tetap dihitung sebagai bagian dari dana yang berasal dari skema kejahatan. Hal ini dilakukan agar perhitungan kerugian menjadi lebih akurat dan objektif.
Menanggapi perkembangan ini, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyatakan bahwa pihaknya telah menerima informasi lengkap dari LPSK. Menurut Agusman, data tersebut kini sudah berada di tangan Aparat Penegak Hukum (APH).
"Data tersebut telah diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum, untuk selanjutnya akan diproses sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Agusman.
Sebagai informasi, kasus Dana Syariah Indonesia ini mencuat karena dugaan penggunaan platform fintech syariah sebagai kedok untuk menjalankan skema Ponzi dan penipuan investasi. Modus yang digunakan tergolong canggih, yakni dengan memanipulasi proyek-proyek fiktif menggunakan data peminjam (borrower) yang sudah ada di dalam sistem. Selain skema Ponzi, perusahaan ini juga diduga melakukan berbagai tindak pidana lain, mulai dari penggelapan dalam jabatan, penipuan melalui media elektronik, hingga pemalsuan laporan keuangan dan transaksi ilegal tanpa dokumen sah. Melalui langkah LPSK ini, diharapkan para korban mendapatkan kepastian hukum dan hak finansial mereka kembali.










Tinggalkan komentar