Haluannews Ekonomi – VP Transisi Energi dan Keberlanjutan PT PLN (Persero), Kamia Handayani, memberikan apresiasi atas langkah pemerintah membuka pasar karbon Indonesia bagi pelaku usaha internasional. Perdagangan karbon di IDXCarbon, yang dimulai Senin (20/1/2025), resmi membuka akses internasional setelah beroperasi terbatas di dalam negeri sejak September 2023. Haluannews.id mendapatkan informasi eksklusif terkait strategi PLN dalam pasar karbon ini.
Related Post
Kamia mengungkapkan PLN telah mendapatkan otorisasi untuk menjual 1,7 juta ton CO2 ekuivalen sertifikasi pengurangan emisi (SPE) kepada pembeli luar negeri. "Karena akan diklaim pihak luar, tidak bisa diklaim kita," jelasnya dalam Haluannews.id Sustainability Forum 2025, Jumat (31/1/2025). Alokasi kredit karbon ini merupakan hasil dari proyek-proyek bersih yang dijalankan PLN.
Namun, Kamia mengakui tantangan utama terletak pada permintaan (demand). Perdagangan karbon saat ini masih bersifat sukarela, dan hanya beberapa sektor yang diwajibkan berpartisipasi.
PLTU Wajib Beli Kredit Karbon
Kamia menegaskan sektor ketenagalistrikan, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mayoritas menggunakan batu bara, wajib berpartisipasi dalam perdagangan karbon. "PLTU wajib melakukan perdagangan karbon," tegasnya. Namun, kewajiban ini mengikuti ketentuan yang berlaku. Pemerintah akan menetapkan kuota emisi maksimal untuk PLTU. Jika melebihi kuota, PLTU harus membeli kredit karbon di bursa karbon atau melakukan kegiatan offset, seperti penanaman pohon, untuk mengimbangi emisi berlebih. "Kalau PLTU sifatnya mandatory, kalau melebihi kuota emisi harus offset lewat perdagangan karbon, subsektor lain belum ada kewajiban," tambahnya.
Terkait pembukaan pasar karbon internasional, Kamia berharap adanya mekanisme yang memastikan pengakuan internasional atas SPE yang dikeluarkan oleh pelaku bisnis domestik. Ia menekankan pentingnya mutual recognition dan kredibilitas SPE tersebut di kancah global.
Tinggalkan komentar