Haluannews Ekonomi – Kebijakan penghapusan utang macet UMKM di Bank BUMN lewat PP nomor 47 tahun 2024, yang difokuskan pada sektor perikanan dan perkebunan, dinilai perlu diperluas. Hal ini disampaikan Aviliani, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbanas, dalam wawancara di program Power Lunch Haluannews.id (Senin, 02/12/2024). Menurutnya, sektor riil, termasuk manufaktur, juga mengalami dampak bencana ekonomi dan membutuhkan relaksasi serupa. Banyak kebijakan yang dinilai tidak mendukung perkembangan UMKM sektor riil, sehingga perlu ada perluasan kebijakan tersebut.
Related Post
Aviliani juga menyoroti dominasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BUMN akibat subsidi bunga yang diberikan. Kondisi ini membuat kredit UMKM di bank swasta tertinggal. Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan perlunya kemudahan aturan yang dapat mendorong peningkatan penyaluran kredit UMKM oleh bank swasta. Wawancara tersebut membahas upaya mendorong kredit UMKM dan meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Lebih lanjut, Aviliani menjelaskan secara detail strategi yang diperlukan untuk mengatasi ketimpangan ini dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Simak selengkapnya video wawancara tersebut untuk mengetahui strategi jitu yang diusulkan.
Tinggalkan komentar