Haluannews Ekonomi – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) semakin memantapkan posisinya sebagai salah satu penggerak utama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan resmi menandatangani kontrak untuk tiga proyek kelembagaan negara strategis. Penandatanganan kontrak yang berlangsung di Kantor Kemenko 4 IKN ini menjadi tonggak penting dalam upaya percepatan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia ke Kalimantan Timur.
Related Post
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, turut hadir dalam acara penandatanganan tersebut, bersama dengan Direktur Utama PTPP, Novel Arsyad, Direktur Operasi Bidang Gedung PTPP, Yuyus Juarsa, serta perwakilan dari berbagai konsorsium penyedia jasa konstruksi nasional.
Tiga proyek yang akan digarap oleh PTPP meliputi pembangunan Kantor Pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, serta Kawasan Gedung DPD RI. Seluruh proyek ini didanai melalui APBN DIPA 2025-2027, menandakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
Pembangunan kantor pendukung OIKN akan dilakukan melalui konsorsium PP-ADHI-JAKON KSO. Proyek ini mencakup pembangunan gedung kantor pendukung OIKN, Gedung Polresta IKN, bangunan utilitas, masjid kawasan, lapangan upacara dan olahraga, serta penataan kawasan terpadu. Fasilitas ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan OIKN dan menyediakan pelayanan publik yang representatif.
Sementara itu, proyek Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna akan dikerjakan oleh konsorsium PP-ADHI KSO. PTPP akan membangun ikon arsitektur utama IKN yang mengusung konsep Smart Building dan Green Building dengan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH), serta mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM). Bangunan utama seluas 47.797 m² ini dirancang dengan arsitektur modern berciri khas Nusantara.
Untuk pembangunan Gedung Lembaga DPD RI, PTPP bergabung dalam konsorsium ADHI-PP-Penta Rekayasa. Dengan memegang porsi pekerjaan terbesar, yaitu 48,5%, PTPP akan menjadi mitra utama dalam pembangunan gedung kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). Proyek ini mencakup pembangunan gedung utama DPD RI, kawasan penunjang, lanskap hijau, dan infrastruktur kawasan berkelanjutan.
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menjelaskan bahwa seluruh proyek IKN yang dikerjakan PTPP mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15%, dan retensi 5%. Selain itu, PTPP juga menerapkan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain (Design & Build), serta pemanfaatan teknologi konstruksi modern.
"Keterlibatan perusahaan pada tiga proyek kelembagaan negara ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung Asta Cita pemerintah, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan modern, dan memperkuat pembangunan infrastruktur nasional yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan," ujar Joko.
Dengan dimulainya pembangunan tiga fasilitas kelembagaan negara ini, PTPP semakin mempertegas posisinya sebagai kontraktor nasional unggulan dan pemain kunci dalam pembangunan IKN. Kehadiran PTPP di proyek-proyek strategis ini diharapkan dapat mempercepat pemindahan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, serta membawa dampak ekonomi dan sosial positif bagi masyarakat sekitar.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar