Haluannews Ekonomi – Alarm likuiditas perbankan kembali berbunyi nyaring. Pertumbuhan kredit yang melesat jauh meninggalkan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) menjadi pemicunya. Data Bank Indonesia per November 2024 menunjukkan kredit perbankan tumbuh 10,79% (yoy), sementara DPK hanya naik 6,3% (yoy). Kondisi ini diperparah dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) yang mencapai 112,94%, dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,57%.
Related Post
David E. Sumual, Chief Economist PT Bank Central Asia Tbk, mengakui likuiditas industri perbankan masih tergolong aman jika dilihat dari rasio. Namun, keterbatasan likuiditas terlihat jelas dari harga. "Jika dilihat dari sisi harga atau interest, misalnya di pasar antar bank, cenderung naik," ujarnya kepada Haluannews.id, Selasa (14/1/2025). Sebagai gambaran, imbal hasil IndONIA per 10 Januari 2025 mencapai 6,05%, di atas BI rate yang sejak 18 September 2024 berada di level 6%. Lebih jauh, sejak pertengahan Agustus 2024 hingga Januari 2025, imbal hasil IndONIA kerap berada di atas BI rate.
Sumual menjelaskan, hal ini disebabkan oleh suku bunga Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang mencapai 7,23%. Akibatnya, instrumen investasi lain, termasuk deposito perbankan, menjadi kurang menarik. "Bank likuiditasnya terbatas karena saling berebut. Pemerintah lewat SBN, BI ada SRBI, belum bank-bank lain," tambahnya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak jangka panjang terhadap penyaluran kredit dan ketahanan industri perbankan. "Ujung-ujungnya kita khawatir kalau kondisi begini terus," tegas Sumual.
Kekhawatiran ini diperkuat oleh Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist BSI. Ia memprediksi jatuh tempo pembayaran surat utang negara sekitar Rp700 triliun per tahun selama tiga tahun ke depan. Ditambah pengeluaran rata-rata tahunan utang pemerintah sekitar Rp600 triliun, kebutuhan likuiditas pemerintah mencapai Rp1.300 triliun per tahun. Kondisi ini memicu "perang dana" di perbankan, di mana perbankan harus bersaing dengan pemerintah yang menawarkan instrumen dengan imbal hasil lebih menarik.
Nailul Huda, ekonom dari Center of Economics and Law Studies (Celios), sepakat. Jika perebutan dana antara pemerintah dan perbankan berlanjut, kemampuan bank menyalurkan pembiayaan akan berkurang. SRBI menawarkan return lebih tinggi dan risiko lebih rendah dibandingkan deposito. Nixon Napitupulu, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN), mengakui likuiditas masih tersedia, namun harganya mahal. "Likuiditas aman, likuiditas no issue. Cuma masalah kan harganya," ujarnya. Pertanyaannya, mampukah perbankan menghadapi tantangan ini?
Tinggalkan komentar