haluannews.id – Ekonomi Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah gempuran ketidakpastian global yang terus membayangi, tantangan terbesar yang harus dihadapi pemerintah dan otoritas terkait bukanlah sekadar menjaga angka pertumbuhan, melainkan bagaimana memulihkan kembali kepercayaan para investor terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Related Post
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki fondasi ekonomi yang sangat kokoh. Namun, gelombang tekanan ekonomi yang datang bertubi-tubi telah menciptakan persepsi negatif yang memicu keraguan di mata pelaku pasar internasional. Menurutnya, membenahi faktor ketidakpercayaan inilah yang menjadi pekerjaan rumah (PR) paling mendesak bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dalam sebuah forum keuangan yang digelar di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Misbakhun menyoroti salah satu indikator yang cukup memprihatinkan, yakni penilaian negatif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap pasar modal Indonesia. Penilaian tersebut menjadi sinyal kuat bahwa ada aspek-aspek fundamental di pasar modal kita yang perlu segera dibenahi agar kredibilitas Indonesia di mata dunia kembali pulih.
"Beberapa perilaku di pasar modal kita mendapatkan penilaian untuk diperbaiki. Ini adalah bagian dari upaya membangun kredibilitas, mulai dari aspek tata kelola, transparansi, hingga keterbukaan informasi," ujar Misbakhun. Ia juga menekankan pentingnya meninjau kembali mekanisme perdagangan dan struktur pasar, termasuk terkait porsi saham publik atau free float yang tersedia di bursa.
Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan bahwa upaya membangun kepercayaan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor pasar modal saja, melainkan harus melibatkan seluruh ekosistem sektor keuangan. Salah satu langkah konkret yang telah ditempuh adalah melalui penguatan regulasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Salah satu poin krusial dalam UU P2SK adalah penguatan peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang kini juga mencakup penjaminan polis asuransi. Langkah ini diambil sebagai respons atas krisis kepercayaan yang sempat melanda industri asuransi nasional akibat rentetan kasus besar seperti Jiwasraya dan beberapa permasalahan serupa di sektor lainnya.
"Industri keuangan, khususnya asuransi, mengalami tekanan kepercayaan yang luar biasa setelah kasus-kasus sebelumnya. Oleh karena itu, penguatan perlindungan bagi masyarakat menjadi agenda utama dalam reformasi sektor keuangan kita," tambahnya.
Selain penguatan regulasi asuransi, agenda besar lainnya mencakup penyelesaian kebijakan penghapusan utang bagi pelaku UMKM, optimalisasi peran Bank Indonesia dalam menciptakan lapangan kerja, hingga penyusunan regulasi investasi aset kripto yang lebih jelas. Menurut Misbakhun, seluruh langkah ini harus dilakukan secara simultan agar stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor dapat terjaga secara berkelanjutan.








Tinggalkan komentar