Haluannews Ekonomi – Proyek hunian subsidi Meikarta yang sempat meredup, kini menunjukkan geliat kebangkitan signifikan. Pemerintah, melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serius menggarap proyek ini untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Bahkan, CEO Lippo Group James Riady mengungkapkan potensi kontribusi ekonomi yang tak main-main, berpotensi mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Related Post
Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan rusun subsidi di Meikarta berjalan sesuai rencana. "Saat ini progres pembangunan masih sesuai rencana dan sudah masuk pada tahapan test pile. Dari total 8.600 pile, saat ini sudah terpasang sebanyak 1.836 pile," ungkap Maruarar di lokasi, dikutip Minggu (31/5/2026). Ia menekankan pentingnya kualitas dan kepatuhan aturan yang berlaku. Dalam skema proyek ini, Kementerian PKP berperan sebagai regulator, sementara pembiayaan dan konstruksi ditangani oleh Danantara. Lahan seluas 30 hektare di tiga lokasi merupakan hibah dari Lippo Group. Proyek ini diharapkan menyediakan sekitar 141.000 unit hunian, menjadikannya salah satu proyek vertikal terbesar yang mendekatkan pekerja dengan pusat ekonomi dan industri.
Menurut jadwal yang ditetapkan, pembersihan lahan (land clearing) telah dimulai Februari 2026, dilanjutkan groundbreaking Maret 2026, pembangunan struktur ke atas pada Agustus 2026, dan ditargetkan rampung Agustus 2028. CEO Lippo Group, James Riady, dalam sebuah rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (11/6/2025), menyatakan antusiasmenya. "Kami sangat menantikan masyarakat yang nantinya akan menghuni rusun subsidi ini. Target kami pembangunan selesai pada Agustus 2028 dan setelah itu akan dilakukan serah terima," ujarnya, seperti dilansir Haluannews.id. Riady juga menyoroti lokasi strategis Meikarta yang dikelilingi salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, menampung sekitar 50 persen industri di Indonesia. "Kita ingin para pekerja pabrik memiliki hunian yang dekat dengan tempat kerjanya sehingga kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dan mobilitasnya lebih efisien," tambahnya.
Lebih jauh, James Riady menggarisbawahi dampak ekonomi makro dari proyek Meikarta. "Menurut perhitungan kami, proyek di Meikarta ini bisa menyumbangkan sekitar 0,4 hingga 0,8 persen terhadap GDP sehingga dampaknya sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi," papar Riady. Angka ini menunjukkan bahwa revitalisasi Meikarta bukan sekadar penyediaan hunian, melainkan juga motor penggerak signifikan bagi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja dan memutar roda bisnis di berbagai sektor.
Dukungan penuh juga datang dari pemerintah daerah. Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan perumahan di wilayahnya. "Kami mendukung penuh pembangunan hunian bagi masyarakat, termasuk rusun subsidi, karena kebutuhan rumah di Kabupaten Bekasi terus meningkat," kata Asep. Ia memastikan kelancaran proses perizinan. "Saat ini proses perizinan sudah masuk di Dinas Cipta Karya dan seluruh persyaratan sudah terpenuhi 100 persen. Secepatnya akan kami keluarkan surat perizinannya agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat," tegasnya.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pengembang, dan pemerintah daerah, proyek rusun subsidi Meikarta diharapkan tidak hanya menjadi solusi hunian bagi MBR, tetapi juga katalisator penting bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat pekerja di kawasan industri strategis tersebut.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar