Haluannews Ekonomi – Gelombang krisis ekonomi tengah menerjang Indonesia, dan dampaknya paling terasa pada kelas menengah. Hal ini terlihat jelas dari penurunan transaksi QRIS di beberapa bank, menunjukkan penurunan daya beli yang signifikan. Data BPS memperkuat sinyal ini; jumlah kelas menengah merosot drastis dari 57,33 juta orang (21,45% penduduk) pada 2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13%) pada 2024. Artinya, 9,48 juta warga kelas menengah tergelincir ke strata ekonomi yang lebih rendah.

Related Post
Lonjakan angka kelas menengah rentan (aspiring middle class) dan rentan miskin semakin menguatkan gambaran ini. Kelompok rentan miskin membengkak dari 54,97 juta (20,56%) pada 2019 menjadi 67,69 juta (24,23%) pada 2024. Bank Jatim misalnya, mencatat transaksi QRIS anjlok dari Rp 176,30 miliar pada Juni 2024 menjadi Rp 127,91 miliar pada Juli, dan hanya sedikit naik menjadi Rp 130,51 miliar pada Agustus. Meskipun secara keseluruhan delapan bulan terakhir masih menunjukan peningkatan, tren penurunan ini cukup mengkhawatirkan.

Direktur Utama Bank Jatim, Busrul Iman, mengakui penurunan tajam tersebut. Sementara itu, Bank Oke Indonesia (OK Bank) mengalami penurunan tabungan sekitar 12% secara tahunan (yoy) hingga 4 September 2024. Direktur Kepatuhan OK Bank, Efdinal Alamsyah, menjelaskan penurunan daya beli memaksa masyarakat mengutamakan kebutuhan pokok. Hal senada disampaikan Direktur Utama BJB, Yuddy Renaldi, yang menyatakan frekuensi transaksi masih naik, namun nilai transaksinya menurun. Nasabah cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli meskipun nominal pengeluaran tetap.
Bahkan BCA, bank swasta terbesar di Indonesia, merasakan dampaknya. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, mengakui kredit ritel terdampak, meskipun transaksi QRIS dan debit masih relatif stabil. Ia menambahkan, kredit konsumsi seperti KPR dan KKB masih tumbuh positif karena suku bunga yang rendah. Data transaksi QRIS yang menurun ini menjadi indikator kuat melemahnya daya beli kelas menengah Indonesia, menunjukkan perlunya perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait untuk mengatasi permasalahan ini.




Tinggalkan komentar