Haluannews Ekonomi – Pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan perlambatan, dengan angka 7,36% secara tahunan (yoy) pada Oktober 2025, turun dari 7,7% pada bulan sebelumnya. Padahal, likuiditas telah digelontorkan pemerintah melalui penempatan dana lebih dari Rp200 triliun di bank BUMN dan BPD.
Related Post
Bankir sepakat bahwa penyebab utama lesunya penyaluran kredit berasal dari sisi permintaan (demand). Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menyatakan bahwa permintaan kredit produktif maupun konsumtif saat ini tidak tinggi. Pihaknya memilih realistis dan tidak mengorbankan kualitas aset.
"Perbankan adalah enabler bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan financing. Jadi tidak bisa dipaksakan, agar asset quality juga baik," ujar Lani kepada Haluannews.id, Jumat (21/11/2025). Ia menambahkan, daya beli masyarakat yang belum pulih menjadi tantangan tersendiri.
Senada, Presiden Direktur Maybank Indonesia, Steffano Ridwan, mengakui bahwa lambatnya pertumbuhan kredit disebabkan oleh rendahnya permintaan, meskipun likuiditas mencukupi. "Ini karena lebih banyak pelaku usaha yang wait and see melihat banyaknya uncertainty yang ada termasuk geopolitik, tarif war, lower buying power dan lain-lain," jelas Steffano kepada Haluannews.id.
Berbeda dengan tren industri, Bank Tabungan Negara (BTN) mampu mencatatkan pertumbuhan penyaluran pinjaman, meski diakui Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, tidak terlalu signifikan.
Pengamat perbankan, Paul Sutaryono, berpendapat bahwa masalah utama saat ini bukan kurangnya likuiditas, melainkan rendahnya permintaan kredit. Pertumbuhan ekonomi yang belum optimal sangat memengaruhi kinerja perbankan.
"Salah satu sebabnya adalah daya beli masyarakat yang lemah. Alhasil, barang dan jasa yang diproduksi sektor riil atau dunia usaha juga kurang laris," kata Paul kepada Haluannews.id.
Akibatnya, undisbursed loan (UL) atau kredit yang sudah disetujui tetapi belum dicairkan, justru meningkat. Data BI menunjukkan UL mencapai Rp 2.450,7 triliun atau 22,97% dari plafon kredit yang tersedia.
Paul menekankan pentingnya pemerintah menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan memberantas korupsi untuk menurunkan biaya operasional sektor riil.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar