Haluannews Ekonomi – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akhirnya angkat bicara mengenai kebijakan kontroversial yang melarang Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerima tantiem, insentif berbasis kinerja perusahaan. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menegaskan bahwa langkah ini selaras dengan standar praktik terbaik global.
Related Post
Rosan menjelaskan, kompensasi berbasis kinerja tidak sesuai dengan peran komisaris. Sementara itu, insentif bagi jajaran direksi akan dievaluasi dan didasarkan sepenuhnya pada kinerja operasional perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan yang akurat.
Menurut Rosan, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya besar Danantara untuk menciptakan sistem pengelolaan BUMN yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik. "Penataan ini adalah pembenahan menyeluruh terhadap cara negara memberikan insentif. Kami ingin memastikan bahwa setiap penghargaan, terutama di jajaran dewan komisaris, sejalan dengan kontribusi dan dampak nyatanya terhadap tata kelola BUMN terkait," ujarnya dalam keterangan resmi.
Rosan juga menekankan bahwa kebijakan ini bukan berarti pemangkasan honorarium. Komisaris akan tetap menerima pendapatan bulanan yang layak sesuai dengan tanggung jawab dan kontribusinya. Struktur baru ini mengadopsi praktik terbaik global yang menetapkan sistem pendapatan tetap dan tidak mengenal kompensasi variabel berbasis laba untuk posisi komisaris. Prinsip serupa juga tercantum dalam OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, yang menekankan pentingnya pendapatan tetap untuk menjaga independensi pengawasan.
Kebijakan ini tertuang dalam Surat S-063/DI-BP/VII/2025 dan akan mulai diimplementasikan untuk tahun buku 2025, mencakup seluruh BUMN portofolio di bawah BPI Danantara. "Kami ingin menunjukkan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas, dan reformasi bukan berarti instan. Jika negara ingin dipercaya mengelola investasi, maka kita harus mulai dari dalam, dari cara kita menghargai kontribusi," pungkasnya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar