haluannews.id – Sejarah Indonesia mencatat 20 Mei 1998 sebagai hari yang penuh gejolak. Di tengah badai krisis moneter dan turbulensi politik yang melanda negeri, empat belas menteri Kabinet Pembangunan VII secara serentak meletakkan jabatan. Langkah dramatis ini menjadi pemicu utama yang mempercepat berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto setelah lebih dari tiga dekade.
Ginandjar Kartasasmita, yang kala itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri, mengungkapkan bahwa keputusan kolektif ini lahir dari kesadaran mendalam akan kondisi ekonomi Indonesia yang berada di titik nadir. Dalam memoarnya "Managing Indonesia’s Transformation" terbitan 2013, Ginandjar menuturkan diskusi intensif yang berlangsung sejak pagi hari di Gedung Bappenas Jakarta. Pertemuan yang melibatkan para menteri, jurnalis, hingga pelaku usaha tersebut mengerucut pada satu kesimpulan pahit: Indonesia sedang meluncur menuju jurang krisis ekonomi dan politik tanpa ada jalan keluar yang jelas.
Dalam rapat krusial itu, Ginandjar memaparkan gambaran suram ekonomi nasional secara transparan, memperingatkan potensi kolaps jika situasi dibiarkan berlarut. Mayoritas menteri yang hadir menyetujui analisis tersebut, hanya Menteri Negara Agraria atau Kepala BPN Ary Mardjono yang memiliki pandangan berbeda. Dari forum inilah, Ginandjar pertama kali menyatakan niatnya untuk mundur dari kabinet yang baru empat hari dilantik Soeharto. Keputusan ini kemudian diikuti satu per satu oleh menteri lainnya, hingga akhirnya total empat belas anggota kabinet menyatakan mundur bersamaan.
Para menteri yang mengambil langkah berani tersebut adalah Akbar Tandjung A M Hendropriyono Giri Suseno Hadihardjono Haryanto Dhanutirto Ginandjar Kartasasmita Kuntoro Mangkusubroto Justika Baharsjah Rachmadil Bambang Sumadhijo Rahardi Ramelan Subiakto Tjarawerdaya Sanyoto Sastrowardoyo Sumahadi Theo L Sambuaga dan Tanri Abeng.
Dalam sebuah pernyataan bersama, ke-14 menteri tersebut menegaskan bahwa pembentukan kabinet baru tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan krisis yang melilit Indonesia. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat pudarnya kepercayaan elite ekonomi terhadap kepemimpinan Soeharto. Sejarawan Robert Edward Elson dalam karyanya "Soeharto A Political Biography" (2017) mencatat bahwa Soeharto terperangah oleh langkah kolektif para menterinya. Menurut Elson, pengunduran diri massal ini melenceng dari kalkulasi politik Soeharto yang saat itu masih berencana mengumumkan Kabinet Reformasi pada 21 Mei 1998 demi mempertahankan legitimasi pemerintahannya.
Upaya untuk mencegah gelombang pengunduran diri sebenarnya sempat dilakukan. Wakil Presiden BJ Habibie, dalam bukunya "Detik-detik yang Menentukan" (2006), mengungkapkan dirinya telah meminta para menteri untuk tetap bertahan. Namun, keputusan para menteri sudah bulat dan tak tergoyahkan. Lenyapnya sokongan dari para menteri kunci serta elite politik akhirnya membuat kedudukan Soeharto tak lagi dapat dipertahankan. Sehari setelah pengunduran diri massal tersebut, tepat pada 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, sekaligus mengakhiri era kepemimpinannya yang telah berlangsung lebih dari tiga dasawarsa.
Tinggalkan komentar