Haluannews Ekonomi – Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo, melontarkan gagasan cemerlang: menggantikan tax amnesty dengan obligasi perumahan. Ide ini, yang kini tengah dikaji pemerintah, diklaim lebih efektif dan menguntungkan dibanding pengampunan pajak, terutama untuk mendukung program perumahan nasional. Hal ini disampaikan Hashim dalam ESG Sustainability Forum 2025 yang diselenggarakan Haluannews.id.
Related Post
"Daripada tax amnesty yang dampaknya masih dipertanyakan, lebih baik terbitkan obligasi perumahan," ujar Hashim, Sabtu (1/2/2025). "WNI yang menyimpan uang di luar negeri bisa membeli obligasi dari BTN atau BRI yang khusus diperuntukkan bagi sektor perumahan."
Konsepnya? Pemilik obligasi dapat mengurangi pajak penghasilan (PPh) setelah 5-10 tahun. "Saat obligasi ditebus, bisa dimasukkan ke SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) masing-masing. Sumber dana dari obligasi perumahan ini bisa mendapatkan pemutihan," jelas Hashim.
Lebih lanjut, Hashim melihat potensi besar dari institusi seperti BPJS Ketenagakerjaan, LPS, dan Bakti (BLU di bawah Kominfo) yang memiliki likuiditas ratusan triliun rupiah namun belum termanfaatkan optimal. "Dana tersebut bisa diinvestasikan di sektor properti, khususnya perumahan," tambahnya. Gagasan ini pun dinilai dapat menjadi solusi inovatif untuk menarik dana WNI di luar negeri sekaligus mendorong pembangunan sektor perumahan di Indonesia.
Tinggalkan komentar