Haluannews Ekonomi – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa Bank BUMN baru-baru ini mengejutkan publik. Terungkap sejumlah pejabat Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan menduduki posisi komisaris. Hal ini memicu pertanyaan seputar profesionalisme dan potensi konflik kepentingan.
Related Post
Dua pejabat BI aktif resmi ditunjuk sebagai komisaris di Bank BUMN. Edi Susianto, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, kini menjadi Komisaris Independen BRI. Sementara Donny Hutabarat, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, didapuk sebagai komisaris BNI. Tak hanya itu, Ida Nuryanti, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, juga ditunjuk sebagai Komisaris Independen BTN.
Kejutan lain datang dari Kementerian Keuangan. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, kini menjabat sebagai Komisaris Utama BTN, menggantikan Chandra M. Hamzah.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan BUMN diisi oleh profesional. Namun, menurutnya, keterlibatan perwakilan dari kementerian atau lembaga pemerintah masih diizinkan. "Arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi, kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili, misalnya untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM, itu ada," jelasnya saat ditemui di Istana Negara, Rabu (26/3/2025). Pernyataan ini menimbulkan tafsir beragam di kalangan pelaku pasar dan pengamat ekonomi.
Pengangkatan pejabat pemerintah ini menimbulkan perdebatan mengenai potensi konflik kepentingan dan transparansi dalam tata kelola BUMN. Apakah penunjukan ini murni berdasarkan kompetensi dan profesionalitas, atau ada faktor lain yang melatarbelakanginya? Pertanyaan ini masih menjadi sorotan dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar