Haluannews Ekonomi – Jakarta – Pasar modal Indonesia menghadapi pekan yang penuh gejolak, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat koreksi signifikan sebesar 6,94% dalam satu pekan perdagangan. Penurunan ini merupakan yang terparah sejak akhir Februari 2025, ketika IHSG ambruk 7,83%. Dinamika pasar yang memicu kekhawatiran ini, termasuk pemberlakuan trading halt dan arus keluar modal asing, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pesan penegasan kepada para investor, yang diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Related Post
Dalam periode 26-30 Januari 2026, IHSG sempat mengalami trading halt selama dua hari berturut-turut pada 28-29 Januari 2026, sebelum akhirnya mampu menguat 1,18% pada 30 Januari 2026. Namun, catatan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan adanya net outflow investor asing sebesar Rp 13,93 triliun dalam sepekan tersebut. Gejolak ini disinyalir kuat dipicu oleh keputusan penyedia layanan indeks global MSCI yang membekukan saham-saham Indonesia dari portofolio bergengsinya, bahkan memberikan peringatan potensi penurunan status Indonesia dari emerging markets menjadi frontier market.
Menyusul sentimen negatif tersebut dan gelombang aksi jual di pasar modal, empat petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Direktur Utama BEI memutuskan untuk mengundurkan diri. Namun, pemerintah bergerak cepat dengan segera mengisi posisi-posisi kosong tersebut demi menjaga stabilitas dan kepercayaan pasar.
Presiden Prabowo Subianto, melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pemangku kepentingan pasar modal. Dalam konferensi pers pada Sabtu (31/1) malam, Airlangga mengutip pernyataan Presiden, "Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah tetap berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia."
Pesan ini menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah volatilitas pasar. Dalam pertemuan di Wisma Danantara yang dihadiri para pejabat tinggi kementerian/lembaga, beberapa prioritas utama diuraikan untuk memastikan iklim investasi tetap kondusif dan kompetitif.
Pertama, Airlangga menegaskan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia berada dalam posisi yang kuat, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,04% pada kuartal ketiga 2025, dan diproyeksikan tumbuh lebih tinggi pada kuartal keempat 2025. Ini menjadi landasan keyakinan pemerintah terhadap fundamental ekonomi nasional.
Kedua, pemerintah bertekad untuk menertibkan praktik-praktik manipulatif di pasar, khususnya terkait saham-saham yang dikenal sebagai "saham gorengan". Transparansi akan ditingkatkan melalui demutualisasi BEI, yakni perubahan status dari organisasi berbasis keanggotaan (Self-Regulatory Organization/SRO) menjadi entitas perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas bursa.
Ketiga, proses penggantian pejabat OJK yang mengundurkan diri telah dilakukan dengan cepat. Friderida Widyasari diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, sembari tetap menjalankan tugasnya sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Sementara itu, posisi Direktur Utama BEI yang baru dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (2/2) mendatang.
Langkah-langkah strategis ini menunjukkan respons cepat dan terkoordinasi dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan investor dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan pasar modal Indonesia. Pemerintah melalui Haluannews.id menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman, transparan, dan menarik bagi investor domestik maupun internasional.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar