Haluannews Ekonomi – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk meningkatkan kualitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari misi pemerintahan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Related Post
"Kerja sama antar kementerian sangat penting untuk mewujudkan visi pemerintah," ujar Erick Thohir saat penandatanganan kerja sama di kantor BPOM, Selasa (26/11). Ia menekankan pentingnya program berkelanjutan, bukan program yang hanya bergantung pada pergantian pejabat.
Fokus utama kerja sama ini adalah sertifikasi bagi UMKM, terutama di sektor pangan yang mendominasi 90% dari total UMKM. Program ini akan mencakup UMKM yang telah mendapatkan pinjaman melalui program PNM Mekar, menjangkau jutaan pelaku usaha di pedesaan. Data nasabah UMKM di BRI, Pegadaian, dan PNM akan dimanfaatkan untuk mempermudah proses sertifikasi.
Erick juga menegaskan komitmennya untuk memberdayakan UMKM melalui program pemenuhan tender BUMN. Tender di bawah Rp 15 miliar diwajibkan dikerjakan oleh UMKM, tanpa melibatkan keluarga direksi. Program yang telah berjalan hampir 5 tahun ini telah melibatkan 50.000 UMKM.
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa dari 61 juta pelaku UMKM di Indonesia, sekitar 4,3 juta bergerak di bidang pangan dan terkait produk yang diawasi BPOM. Namun, baru 60.000 yang terdaftar. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar dan tersertifikasi, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan akses pasar, bahkan hingga ekspor. Dengan data yang valid dari Kementerian BUMN, pemerintah optimis dapat memberikan pembinaan dan edukasi yang efektif kepada UMKM di seluruh Indonesia.
Tinggalkan komentar