Haluannews Ekonomi – Rencana pemerintah merevisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan mewajibkan parkir minimal 1 tahun, menuai protes dari Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI). Ketua Umum GPEI, Benny Soetrisno, dalam wawancara di program Power Lunch Haluannews.id (Rabu, 15/01/2025), mengungkapkan kekhawatiran para eksportir.
Related Post
Benny menekankan perlunya pemerintah memberikan kepastian hukum dan mempertimbangkan kondisi likuiditas masing-masing sektor. Ia menjelaskan, siklus perdagangan beberapa komoditas industri hanya tiga bulan. Kewajiban parkir DHE selama setahun dinilai akan membebani kas perusahaan dan mengancam keberlangsungan usaha.
"Tidak semua sektor memiliki likuiditas yang cukup kuat untuk menahan dana selama setahun," tegas Benny. Ia menambahkan, insentif yang ditawarkan pemerintah saat ini belum cukup menarik bagi eksportir. GPEI berharap pemerintah memberikan reward yang lebih besar dari kebutuhan modal perusahaan agar aturan tersebut lebih menarik dan tidak memberatkan.
Lebih lanjut, Benny berharap pemerintah mempertimbangkan dampak revisi aturan DHE ini terhadap sektor-sektor yang rentan. Perlu kajian mendalam agar kebijakan ini tidak justru menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekspor Indonesia.
Tinggalkan komentar