Haluannews Ekonomi – Pemerintah hanya mampu menarik US$ 14 miliar dana retensi devisa hasil ekspor (DHE) hingga akhir tahun. Angka ini jauh meleset dari target awal US$ 40 miliar hingga US$ 49 miliar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengakui rendahnya capaian tersebut, meski penerapan aturan PP Nomor 36 Tahun 2023 terkait DHE sektor sumber daya alam (SDA) sudah mencapai 90% kepatuhan. "Jadi DHE yang 30% implementasinya sudah baik, hampir 90% compliance diperkirakan bisa sampai akhir tahun US$ 14 miliar. Tentu kita akan intensifikasikan lagi retensinya yang 3 bulan," ujar Airlangga seusai rapat koordinasi evaluasi DHE SDA, Jumat (20/12/2024).
Related Post
Kegagalan mencapai target ini memaksa pemerintah untuk melakukan revisi total terhadap aturan DHE SDA. Revisi akan dilakukan secara menyeluruh, meliputi Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Airlangga memperkirakan revisi ini akan rampung dalam waktu sekitar satu bulan ke depan. "Jadi untuk kapannya (pengumuman perubahan) lagi kita siapin PP, PMK, dan juga kita siapin PBI nya, dan juga dari OJK. Time framenya mungkin sekitar sebulan dari sekarang," jelasnya.
Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Reza, mengungkapkan usulannya dalam rapat tersebut untuk memasukkan lebih banyak industri, khususnya di sektor agro dan tambang, ke dalam cakupan peraturan DHE SDA. Menurutnya, hal ini penting untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan manfaat bagi seluruh sektor. "Ya ini memang keinginan kita bersama soal keadilan semua sektor, soal mereka yang gunakan SDA kita untuk bisa memberikan manfaat bersama-sama," kata Faisol. Namun, ia enggan merinci lebih lanjut usulan tersebut. Kegagalan pemerintah dalam mencapai target retensi DHE ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektifitas kebijakan dan langkah-langkah selanjutnya untuk menarik devisa eksportir agar tetap berada di dalam negeri.
Tinggalkan komentar