Haluannews Ekonomi – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana memangkas jumlah perusahaan pelat merah menjadi 30 dari sebelumnya 47. Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan rencana ini sebagai bagian dari 45 program prioritas selama kepemimpinannya. "Mungkin ada 45 program lah yang akan kita dorong untuk lima tahun ke depan, ya termasuk bagaimana konsolidasi dari 47 perusahaan ke 30 itu," ujarnya Jumat (27/12). Transformasi BUMN ini melibatkan penggabungan sejumlah perusahaan sejenis.

Related Post
Salah satu rencana merger besar adalah penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dengan Perum Perhutani. Erick Thohir menilai, merger ini akan menghasilkan lahan seluas 2,2 juta hektare, mendukung program swasembada pangan. "Nah ini yang kita harus remapping," tegas Erick di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (6/11).

Tidak hanya itu, Pelni, Pelindo, dan ASDP juga dibidik untuk dilebur demi meningkatkan konektivitas transportasi laut. "Sama juga bagaimana kita terus mendorong konsolidasi antara Pelni, Pelindo, ASDP, supaya ini juga bisa disinergikan, supaya konektivitas laut sebagai negara kepulauan, kita nggak sambung satu dan lainnya," jelasnya.
Holding Rumah Sakit BUMN juga akan berada di bawah naungan PT Bio Farma (Persero), untuk memperkuat pelayanan kesehatan nasional. "Kita sedang juga melobi apa mungkin rumah sakit yang sudah kita mergerkan itu sudah jadi satu dipindahkan ke bawah Bio Farma, supaya ini menjadi sebuah sistem health care, antara apotek, produksi dan juga rumah sakit," ungkap Erick.
Di sektor konstruksi, 7 BUMN karya akan dilebur menjadi 3 perusahaan. Hutama Karya akan menjadi induk holding bersama Waskita Karya. Wijaya Karya dan PP akan fokus pada proyek seaport dan airport, sementara Adhi Karya dan Nindya Karya akan berfokus pada infrastruktur air dan rel.
Terbaru, rencana merger PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Industri Kereta Api (INKA) juga mengemuka. INKA menyambut baik rencana ini dan berharap merger dapat terealisasi tahun depan. Erick Thohir optimistis merger ini akan mendorong perkembangan sektor perkeretaapian Indonesia. "Kalau bisa tahun depan," sebutnya. Saat ini, usulan tersebut masih dikaji Kementerian BUMN.




Tinggalkan komentar