Haluannews Ekonomi – CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, mengonfirmasi adanya instruksi penundaan RUPS dan aksi korporasi untuk BUMN non-Tbk. Keputusan ini, menurutnya, bukan sekadar perombakan jajaran direksi, melainkan strategi terukur untuk mencapai target kinerja yang lebih optimal.
Related Post
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (8/5/2025), Rosan menjelaskan bahwa pemilihan pemimpin BUMN harus berdasarkan meritokrasi dan nasionalisme. Arahan Presiden Prabowo Subianto, kata Rosan, menekankan pentingnya integritas dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan BUMN. Hal ini sejalan dengan komitmen Danantara dalam menciptakan nilai tambah (value creation).
"Penundaan ini untuk memastikan Danantara, sebagai pemegang saham, dapat mengawasi operasional BUMN secara efektif dan efisien," jelas Rosan. Ia menambahkan bahwa langkah ini juga bertujuan untuk memastikan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan Danantara, meskipun detailnya belum diungkapkan.
Rosan juga mengungkapkan bahwa dirinya diundang ke Istana untuk memberikan laporan perkembangan Danantara dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya evaluasi kinerja dan pengembangan karir karyawan BUMN yang berintegritas.
Dengan demikian, penundaan RUPS dan aksi korporasi BUMN non-Tbk bukan semata-mata untuk pergantian kepemimpinan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang Danantara dalam meningkatkan kinerja dan tata kelola BUMN di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan efisiensi dan peningkatan nilai tambah bagi negara.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar