Haluannews Ekonomi – Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan belum ada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berencana melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) tahun ini, meskipun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) gencar mendorongnya. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, menyatakan BEI telah melakukan berbagai persiapan, termasuk sharing session dengan asosiasi BPR sejak 2023 hingga 2024, namun belum ada realisasi konkret.
Related Post
Nyoman menambahkan bahwa BEI terus berkomunikasi dengan berbagai BPR untuk mendorong IPO. Hal ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 (POJK 7/2024) yang mengizinkan BPR dan BPRS untuk melantai di bursa. Namun, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa IPO BPR tak semudah membalik telapak tangan. Syaratnya ketat, salah satunya modal inti minimal Rp 80 miliar dan kondisi keuangan yang sehat.
Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah, melihat kebijakan ini sebagai insentif bagi BPR yang menerapkan tata kelola baik dan bermodal kuat. Ia mengakui IPO memang menawarkan keuntungan berupa tambahan modal dan peningkatan transparansi. Namun, Tedy mengingatkan persyaratan IPO yang cukup berat, termasuk modal besar dan riwayat pembagian dividen dalam 10 tahun terakhir. Meskipun dari sisi permodalan, banyak BPR yang sudah siap, namun persyaratan tata kelola dan transparansi masih menjadi kendala.
Tedy juga mengungkapkan usulannya agar modal inti minimal untuk IPO BPR diturunkan menjadi Rp 50 miliar, namun OJK menetapkan Rp 80 miliar. Meskipun ada puluhan BPR yang memenuhi syarat modal tersebut, hingga saat ini belum ada yang secara resmi menyatakan rencana IPO. Industri BPR masih menunggu aturan turunan atau surat edaran (SE) terkait teknis pelaksanaan kebijakan ini.
Tinggalkan komentar