Haluannews Ekonomi – Konglomerat Victor Rachmat Hartono, pucuk pimpinan PT Djarum, menjadi sorotan setelah Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan pencekalan ke luar negeri. Langkah ini merupakan buntut dari kasus korupsi yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi. Pencekalan terhadap generasi ke-9 keluarga Hartono ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor KEP 379/D/DIP 4/11/2025.

Related Post
Isu yang menimpa salah satu tokoh kunci di Grup Djarum ini ternyata tidak serta merta mengguncang performa saham-saham perusahaan yang terafiliasi. Pantauan Haluannews.id menunjukkan, pada pembukaan perdagangan sesi I, saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI), dan PT Solusi Tunas Pratama Tbk. (SUPR) cenderung stabil.

Namun, pergerakan berbeda terlihat pada saham perbankan raksasa, PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA), yang mengalami penurunan sebesar 0,59% ke level Rp 8.375 per saham. Di sisi lain, saham PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC) justru menunjukkan tren positif dengan kenaikan 4,95% ke level Rp 1.060 per saham.
Selain Victor Rachmat Hartono dan Ken Dwijugiasteadi, terdapat nama lain yang turut dicekal, yakni Bernadette Ning Dijah Prananingrum, Karl Layman, dan Heru Budijanto Prabowo. Pencekalan ini merupakan permintaan dari Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi pajak periode 2016-2020.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, mengonfirmasi bahwa kelimanya dicekal sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026, berdasarkan surat keputusan yang berbeda-beda. Kejaksaan Agung sebelumnya telah melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan oknum pegawai pajak pada Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pembayaran pajak periode 2016-2020. Kasus ini masih terus bergulir dan menjadi perhatian publik, terutama terkait dampaknya pada iklim investasi dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan di Indonesia.
Editor: Rohman










Tinggalkan komentar