haluannews.id – Lanskap ekonomi digital Indonesia yang tumbuh pesat kini dibayangi oleh ancaman keamanan siber yang semakin kompleks. Menanggapi risiko tersebut, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah tegas dengan memperkuat sistem pertahanan guna memastikan seluruh transaksi pembayaran digital di tanah air tetap aman dan lancar dari gangguan peretas.

Related Post
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi serangan siber, baik yang bersumber dari aktor domestik maupun ancaman global. Untuk menghadapi tantangan ini, BI telah merumuskan empat strategi utama yang menjadi pilar pertahanan keamanan sistem pembayaran nasional.

Strategi pertama yang dijalankan adalah pemantauan intensif terhadap dinamika ancaman siber. BI secara konsisten mencermati setiap perkembangan insiden siber global untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin berdampak pada stabilitas sistem pembayaran di Indonesia. Langkah deteksi dini ini menjadi kunci agar potensi gangguan dapat dimitigasi sebelum meluas.
Kedua, BI memperketat regulasi dan pengawasan terkait ketahanan siber. Hal ini mencakup penguatan manajemen risiko, perlindungan terhadap infrastruktur kritis, hingga pengembangan sistem deteksi dini yang lebih canggih. Filianingsih menekankan bahwa aspek krusial dalam strategi ini bukan hanya soal mencegah serangan, melainkan juga kesiapan dalam memulihkan sistem. "Kemampuan untuk segera memulihkan sistem setelah terjadi insiden sangat penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital," tegasnya.
Langkah ketiga adalah memperkuat sinergi antarlembaga. BI tidak bekerja sendiri; koordinasi erat dijalin dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berbagai kementerian, hingga asosiasi terkait. Kolaborasi ini bertujuan agar jika terjadi serangan, penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan tepat sasaran.
Terakhir, BI memberikan instruksi tegas kepada seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk memperkuat benteng keamanan internal mereka. BI bahkan telah membentuk grup komunikasi khusus dengan para penyelenggara untuk mempercepat pelaporan insiden dan koordinasi penanganan secara real-time.
Di sisi lain, di tengah penguatan keamanan, penggunaan teknologi pembayaran digital seperti QRIS terus menunjukkan tren positif. Filianingsih memaparkan bahwa hingga Oktober 2026, nilai transaksi QRIS lintas negara telah menyentuh angka Rp61 triliun secara net inbound. Tercatat ada 29,9 juta transaksi dari warga asing yang menggunakan QRIS di Indonesia, sementara transaksi masyarakat Indonesia di luar negeri mencapai 5,75 juta transaksi.
Ekspansi konektivitas QRIS juga terus dikebut. Setelah sukses di beberapa negara, BI menargetkan Hong Kong dapat melayani transaksi QRIS inbound pada Desember 2026, disusul oleh Timor Leste pada 2027. BI juga tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara lain agar konektivitas pembayaran lintas batas ini semakin luas di tahun mendatang.
Menutup keterangannya, BI juga mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Selain sistem yang diperkuat, kewaspadaan individu dalam menjaga kerahasiaan data pribadi dan tidak mudah percaya pada informasi hoaks terkait transaksi digital menjadi kunci utama keamanan ekonomi digital nasional.










Tinggalkan komentar