haluannews.id – Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden (Wapres) memicu gelombang pertanyaan di tengah masyarakat. Selain mengenai alasan politik di balik langkah tersebut, publik kini mulai menyoroti aspek administratif dan finansial yang akan diterima oleh putra sulung Presiden Jokowi ini. Pasalnya, seorang mantan wakil presiden tidak langsung lepas tangan begitu saja dari segala dukungan negara, melainkan memiliki hak-hak tertentu yang telah diatur secara hukum.
Langkah Gibran yang telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026) menandai dimulainya proses transisi jabatan. Seiring dengan berjalannya proses tersebut, muncul rasa penasaran mengenai apa saja tunjangan dan fasilitas yang akan tetap melekat pada dirinya setelah resmi meninggalkan jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Secara hukum, hak-hak mantan wakil presiden telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selama proses pemberhentian dilakukan secara hormat, maka Gibran berhak atas sejumlah kompensasi dan fasilitas penunjang kehidupan.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 UU tersebut, mantan wakil presiden tidak hanya mendapatkan uang pensiun pokok, tetapi juga berbagai tunjangan tambahan. Hal ini mencakup tunjangan yang sesuai dengan aturan pensiun pegawai negeri, hingga pembiayaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari seperti tagihan listrik, air, dan telepon. Selain itu, negara juga menjamin seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta anggota keluarganya.
Tak hanya soal uang, fasilitas fisik juga menjadi bagian dari hak yang diatur dalam Pasal 8 UU yang sama. Mantan wakil presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak lengkap dengan perabotannya. Dalam aturan tersebut, perlengkapan rumah diberikan satu kali saat penyerahan rumah dilakukan. Namun, perlu dicatat bahwa biaya pemeliharaan rumah ke depannya akan menjadi tanggung jawab pribadi. Berbeda dengan rumah, untuk kendaraan dinas, negara tetap menanggung biaya pemeliharaan beserta gaji pengemudinya.
Terkait besaran pensiun, aturan menyebutkan bahwa mereka yang berhenti dengan hormat berhak menerima pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Jika merujuk pada regulasi yang ada, gaji pokok wakil presiden dihitung empat kali lipat dari gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Dengan asumsi gaji pokok tertinggi pejabat negara berada di angka Rp5,04 juta per bulan, maka gaji pokok wakil presiden mencapai Rp20,16 juta. Angka inilah yang menjadi fondasi perhitungan pensiun bulanan yang akan diterima Gibran.
Namun, semua hak ini sangat bergantung pada status pemberhentiannya. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 1978, pemberhentian presiden atau wakil presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali jika MPR secara tegas memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh karena itu, keputusan akhir MPR akan menjadi penentu apakah seluruh fasilitas mewah tersebut akan mengalir ke kantong Gibran atau tidak.
Tinggalkan komentar