haluannews.id – Dunia pasar modal Indonesia tengah menjadi sorotan setelah Bursa Efek Indonesia (BEI) merilis daftar emiten dengan tingkat konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Fenomena ini memicu perhatian serius, terutama setelah terungkap bahwa sebanyak 11 perusahaan milik negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk ke dalam daftar pengawasan tersebut.
Menanggapi situasi ini, pihak Danantara Indonesia selaku lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset negara, akhirnya memberikan pernyataan resmi. Chief of Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada perusahaan pelat merah dalam menghadapi regulasi bursa.
Dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Dony menyatakan bahwa seluruh emiten, tanpa terkecuali, wajib tunduk pada aturan yang telah ditetapkan oleh otoritas bursa. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap tata kelola perusahaan yang baik demi menjaga stabilitas dan kepercayaan investor di pasar modal.
"Tentu saja, kami akan memantau hal tersebut. Kami harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku tanpa memandang bulu," tegas Dony saat ditemui di sela-sela acara Grand Launching Danareksa Investment Management, Kamis (12/11/2026).
Dony menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada beberapa emiten BUMN merupakan hal yang perlu dikaji lebih dalam. Meskipun saham-saham tersebut dimiliki oleh negara, bukan berarti mereka mendapatkan pengecualian atau dispensasi dalam menjalankan kewajiban administratif maupun transparansi di bursa.
"Mungkin saja saham-saham BUMN tersebut memang terkonsentrasi pada beberapa investor tertentu. Kami akan meninjau kembali hal ini. Intinya, kita semua harus patuh (comply). Ini adalah momentum di mana semua pihak harus mengikuti aturan main yang sama. Tidak ada dispensasi khusus. Saya pribadi akan mempelajari detailnya lebih lanjut," tambah Dony.
Sebagai informasi, daftar terbaru dari BEI menunjukkan terdapat 300 emiten yang masuk dalam kategori HSC. Kehadiran 11 saham BUMN dalam daftar tersebut menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap struktur kepemilikan perusahaan negara di pasar publik akan semakin diperketat.
Langkah tegas dari Danantara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan menciptakan level bermain yang setara (level playing field) antara perusahaan negara dan perusahaan swasta di Bursa Efek Indonesia. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan risiko manipulasi pasar atau ketidakseimbangan informasi akibat konsentrasi kepemilikan yang ekstrem dapat diminimalisir, sehingga pasar modal Indonesia semakin sehat dan kompetitif di mata investor global. Melansir laporan dari haluannews.id, langkah ini menjadi bagian dari upaya reformasi tata kelola aset negara yang lebih transparan dan akuntabel.
Tinggalkan komentar