Haluannews Ekonomi – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara, bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini diungkapkan usai pertemuan dengan pihak Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Related Post
Menkeu Purbaya menjelaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas finansial yang mumpuni untuk menanggung beban utang tersebut. Pasalnya, Danantara menerima dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai angka fantastis, hampir Rp90 triliun. Jumlah ini, menurut Purbaya, lebih dari cukup untuk menutupi pembayaran utang tahunan Kereta Cepat Whoosh yang diperkirakan mencapai Rp2 triliun.
Dalam kesempatan tersebut, Purbaya juga mengungkapkan kritiknya terhadap alokasi dana dividen BUMN oleh Danantara. Ia mempertanyakan keputusan Danantara yang menempatkan sebagian besar dana tersebut dalam obligasi pemerintah. Menurutnya, hal ini kurang optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya berharap Danantara dapat mengalokasikan lebih banyak dana ke proyek-proyek yang berdampak langsung pada perekonomian.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan pentingnya meninjau kembali klausul pembayaran utang antara PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan pihak China. Ia ingin memastikan apakah terdapat ketentuan yang mewajibkan pemerintah untuk menanggung pembayaran utang tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayaran jelas, pembayaran utang oleh Danantara seharusnya tidak menjadi masalah bagi China Development Bank (CDB).
Saat ini, pemerintah masih menunggu instruksi dari Presiden terkait mekanisme pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh. Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan semua opsi yang ada untuk memastikan keberlanjutan proyek strategis ini tanpa membebani APBN.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar