Haluannews Ekonomi – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah akan sangat berhati-hati dalam menambah dan mengelola utang negara pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers Jumat (24/1/2025). Sri Mulyani menekankan pentingnya pengelolaan utang yang terukur, dengan mempertimbangkan proyeksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), likuiditas pemerintah, dan dinamika pasar keuangan. Ia juga menyoroti perlunya keseimbangan antara biaya dan risiko utang.
Related Post
Rancangan APBN 2025 menargetkan defisit sebesar Rp 616,19 triliun. Untuk menutupi defisit tersebut, pemerintah membutuhkan pembiayaan utang mencapai Rp 775,87 triliun, dengan pembiayaan non-utang sebesar Rp 159,7 triliun sebagai penyeimbang.
Dari total utang tersebut, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ditargetkan sebesar Rp 642,5 triliun, sementara pinjaman mencapai Rp 133,3 triliun. Target penerbitan SBN ini sedikit lebih rendah dibandingkan target tahun 2024 yang mencapai Rp 666,4 triliun. Sebaliknya, pinjaman neto mengalami peningkatan signifikan dari target Rp 18,4 triliun di tahun 2024 menjadi Rp 133,3 triliun di tahun 2025.
Rincian pinjaman tersebut meliputi Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) sebesar Rp 11,77 triliun. Setelah dikurangi pembayaran cicilan pokok sebesar Rp 6,6 miliar, anggaran yang tersisa untuk APBN 2025 hanya Rp 5,17 triliun. Sementara itu, Pinjaman Luar Negeri (Neto) mencapai Rp 128,13 triliun, yang terdiri dari pinjaman tunai Rp 80 triliun, pinjaman kegiatan Rp 125,52 triliun untuk kementerian/lembaga (K/L) pusat, Rp 1,59 triliun untuk kegiatan hibah, dan pinjaman ke BUMN/Pemda sebesar Rp 9,3 triliun. Angka ini telah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar Rp 88,36 triliun. Sri Mulyani memastikan, langkah-langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Tinggalkan komentar