Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menggelar Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk tahun 2026. Inisiatif strategis ini menjadi fondasi utama dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, sekaligus mengejar target ambisius literasi keuangan nasional hingga 69,35% pada tahun 2029.
Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen yang juga Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, menegaskan pentingnya SNLIK sebagai dasar program peningkatan kesejahteraan. OJK sendiri membidik target literasi keuangan sebesar 67,46% dan inklusi keuangan 83% di tahun 2026, meningkat signifikan dari capaian 66,46% dan 80% pada tahun sebelumnya.
"Ada yang berbeda tahun ini, tentu saja karena tahun ini kita ada LPS. Jadi ini merupakan satu sinergi dan kolaborasi yang kuat antara OJK, LPS, dan juga BPS," ungkap Friderica, yang akrab disapa Kiki, saat memantau pelaksanaan SNLIK 2026 di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Senin (9/2/2026). Kolaborasi dengan LPS ini, yang pertama kalinya dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), diharapkan mampu menghasilkan data literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi. Hal ini krusial agar setiap provinsi dapat mengidentifikasi posisinya dan berkontribusi aktif dalam peningkatan literasi keuangan di daerahnya.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menambahkan bahwa tahun ini terjadi peningkatan jumlah responden secara nasional yang sangat substansial. "Jadi tahun ini kita menambah jumlah sampelnya, dari yang tahun lalu 10.000 sekarang menjadi 75.000 responden, sehingga kita dapat memperluas basis analisisnya hingga ke provinsi," ujar Anggito. Peningkatan ini dilakukan demi memperoleh kualitas data yang lebih akurat dan objektif, yang sangat vital untuk mendukung program literasi dan inklusi keuangan yang lebih efektif. Anggito menegaskan komitmen LPS untuk terus mendukung dan berharap survei ini dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Pada kesempatan yang sama, Amalia dari BPS menyampaikan apresiasi atas kolaborasi produktif antara BPS, OJK, dan LPS. "Oleh sebab itulah pada tahun 2026 ini kolaborasi diperluas dengan LPS, sehingga jumlah sampel kita tambah menjadi 75.000, nanti kita bisa menghasilkan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan sampai dengan tingkat provinsi di 38 provinsi se-Indonesia," jelas Amalia. Ia juga mengimbau masyarakat untuk bersedia dan terbuka saat menerima petugas pendataan, mengingat kesediaan responden adalah kunci kualitas data. Amalia menjamin kerahasiaan jawaban serta keamanan data pribadi responden akan dijaga dan dilindungi sesuai standar dan aturan yang berlaku.
Pemerintah sendiri telah menetapkan target ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yakni tingkat literasi keuangan Indonesia mencapai 69,35% dan inklusi keuangan dibidik sebesar 93,00% pada tahun 2029. Sebagai perbandingan, data tahun 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 80,51%, sementara tingkat literasi keuangan berada di kisaran 66,46% – 66,64%. Dengan sinergi dan perluasan cakupan SNLIK ini, diharapkan akselerasi pencapaian target nasional tersebut dapat terealisasi.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar