Haluannews Ekonomi – Industri nikel di Indonesia tengah menghadapi dilema pelik menyusul rencana pemangkasan kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Muchtazar, Head of Sustainability Nickel Industries Limited, mengeluarkan peringatan serius mengenai potensi krisis pasokan bijih nikel yang dapat memaksa smelter untuk melakukan impor besar-besaran atau bahkan mengurangi kapasitas produksinya.
Related Post
Menurut Muchtazar, pemangkasan kuota produksi nikel di Indonesia diproyeksikan mencapai 30%, menurunkan total produksi menjadi kisaran 260 juta ton. Angka ini jauh di bawah kebutuhan, berpotensi menciptakan defisit pasokan bijih nikel yang signifikan, diperkirakan mencapai 70 hingga 90 juta ton. Kekurangan pasokan ini secara langsung mengancam keberlangsungan operasional smelter yang selama ini mengandalkan pasokan domestik untuk menjaga kapasitas produksi mereka.
Dilema yang dihadapi para pelaku industri smelter sangat jelas: jika pasokan bijih nikel domestik tidak mencukupi, mereka harus memilih antara menanggung biaya impor yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, atau terpaksa menurunkan tingkat produksi. Bagi pengembang nikel yang memiliki fasilitas terintegrasi, mulai dari penambangan hingga pengolahan (smelter), kebijakan pemangkasan RKAB hingga 30% ini akan berdampak langsung pada penurunan volume produksi secara keseluruhan. Situasi ini tidak hanya berpotensi mengganggu stabilitas rantai pasok, tetapi juga dapat memicu efek domino terhadap daya saing industri nikel nasional di pasar global.
Pernyataan Muchtazar ini disampaikan dalam dialog eksklusifnya bersama Shafinaz Nachiar di program Closing Bell, Haluannews.id, pada Jumat (13/02/2026). Diskusi tersebut menggarisbawahi urgensi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan industri untuk mengevaluasi kembali kebijakan RKAB 2026 demi menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan sektor nikel yang strategis bagi perekonomian Indonesia.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar