Haluannews Ekonomi – Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa, memprediksi pertumbuhan tabungan masyarakat, khususnya di bawah Rp 100 juta, akan tersendat akibat rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% tahun depan. Pernyataan ini disampaikan Purbaya usai LPS Morning Talks di Kantor LPS, Selasa (17/12/2024).
Related Post
Purbaya meragukan peningkatan daya beli masyarakat di tengah kebijakan kenaikan pajak tersebut. Ia menilai pemerintah mungkin membutuhkan dana tambahan untuk menutup defisit anggaran, namun mempertanyakan efektivitasnya jika tidak dibarengi dengan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menjelaskan, dana yang masuk ke kas negara membutuhkan waktu untuk kembali berputar di sistem ekonomi melalui belanja pemerintah. "Misalnya, dana tersebut baru dibelanjakan empat bulan kemudian, dampaknya terhadap ekonomi akan tertunda," jelas Purbaya. Hal ini, menurutnya, akan berdampak pada tren tabungan dalam jangka panjang, yang bahkan sebelum kebijakan ini sudah cenderung menurun berdasarkan survei LPS.
Meskipun demikian, Purbaya menekankan bahwa kenaikan PPN tidak akan langsung membuat tabungan masyarakat anjlok. Namun, ia pesimistis akan terjadi pertumbuhan yang signifikan. "Pertumbuhannya akan sulit untuk naik kencang," tegasnya.
Dampak negatif terhadap tabungan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek, asalkan dana pemerintah digunakan secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. "Mungkin dalam setahun tidak akan terlihat dampaknya, jika uang tersebut dibelanjakan dengan baik dan mampu membalikkan arah pertumbuhan ekonomi," tambahnya.
Sementara itu, Purbaya memprediksi pertumbuhan DPK masih berada di kisaran 6%-7%, dan hingga saat ini LPS belum melihat dampak signifikan dari kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan tabungan masyarakat. Namun, ia menambahkan bahwa prediksi tersebut bersifat adaptif dan dapat berubah sesuai perkembangan selanjutnya.
Tinggalkan komentar