Haluannews Ekonomi – Era kolonial Hindia Belanda, khususnya di bawah dominasi Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), bukan hanya tentang penindasan fisik, tetapi juga eksploitasi ekonomi yang mendalam. Kisah seorang pejabat VOC yang kebijakannya memicu kebencian massal hingga jasadnya tak sudi diantar ke peristirahatan terakhir, menjadi cerminan pahit dari tata kelola yang tidak berpihak pada rakyat.
Related Post
Sosok yang dimaksud adalah Qiu Zuguan. Meskipun tidak setenar Gubernur Jenderal, posisinya sebagai kepala lembaga Boedelkalmer di Batavia (kini Jakarta) memberinya kekuasaan signifikan dalam urusan administrasi keuangan dan properti. Lembaga ini bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan warisan warga Tionghoa, termasuk penarikan pajak atas aset yang dibawa pulang ke Tiongkok atau yang ditinggalkan di Batavia. Ini adalah pos strategis yang berpotensi besar untuk penerimaan kas VOC.
Sejak mengambil alih jabatan pada 1715, Qiu Zuguan, menurut catatan sejarawan Leonard Blusse dalam The Chinese Annals of Batavia (2018), menerapkan serangkaian kebijakan fiskal yang sangat memberatkan. Hampir setiap aspek kehidupan warga, terutama komunitas Tionghoa, menjadi objek pungutan. Mulai dari upacara pernikahan yang diwajibkan pajak, hingga ironisnya, pungutan untuk "sertifikat kematian" saat keluarga sedang berduka. Ini adalah bentuk ekstraksi ekonomi yang kejam, membebani rakyat di saat paling rentan.
Komunitas Tionghoa, seperti diungkap Benny G. Setiono dalam Tionghoa dalam Pusaran Politik (2008), menjadi sasaran utama praktik eksploitatif ini, bahkan dikenakan "pajak kepala dan kuku". Penolakan berarti denda 25 gulden atau kurungan penjara, sebuah ancaman yang memastikan kepatuhan di tengah tekanan ekonomi yang mencekik.
Kepatuhan warga terhadap regulasi pajak yang mencekik ini, seringkali didasari oleh ketakutan akan sanksi. Namun, saat Qiu Zuguan menghembuskan napas terakhir pada Juli 1721, sentimen publik yang terpendam selama bertahun-tahun akhirnya menemukan saluran ekspresi. Berbeda dengan penghormatan yang lazim diberikan kepada pejabat, tidak ada satu pun warga yang bersedia mengusung peti jenazahnya. Leonard Blusse mencatat, "peti mati berisi jasad Qiu diletakkan begitu saja di tengah jalan karena tidak ada orang mau mengangkatnya sampai kuburan."
Keluarga Qiu menghadapi dilema besar, bahkan tawaran imbalan pun ditolak mentah-mentah oleh masyarakat yang sudah terlanjur membenci. Akhirnya, mereka terpaksa menyewa warga lokal untuk menyelesaikan prosesi pemakaman. Kisah ini menjadi pengingat bahwa kebijakan ekonomi yang tidak adil dapat meninggalkan luka mendalam, bahkan melampaui batas hidup dan mati, membentuk memori kolektif yang sulit terhapus. Tragedi Qiu Zuguan adalah studi kasus historis tentang bagaimana otoritas fiskal yang disalahgunakan dapat merusak kohesi sosial dan menciptakan ketidakstabilan. Ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kebijakan yang berkeadilan dan responsif terhadap kesejahteraan rakyat, demikian laporan Haluannews.id.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar