Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Inggris secara resmi meluncurkan Indonesia-UK Strategic Partnership Working Group on Climate Financing. Inisiatif strategis ini menandai langkah signifikan dalam upaya memobilisasi pendanaan masif yang esensial untuk mendukung agenda keuangan berkelanjutan di Indonesia, mendorong transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan tangguh.
Related Post
Pembentukan kelompok kerja ini merupakan tindak lanjut konkret dari kemitraan strategis yang telah disepakati antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Januari lalu, menunjukkan komitmen tingkat tinggi dari kedua negara dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global melalui jalur ekonomi.
Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam sambutannya di Hotel Mandarin Jakarta, Kamis (26/2), menegaskan bahwa transformasi sistem keuangan Indonesia agar selaras dengan iklim adalah bagian integral dari komitmen OJK dan sektor jasa keuangan. Hal ini krusial dalam mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
"Kami sangat menghargai dukungan kuat dari Pemerintah Britania Raya dan Kedutaan Besar Britania Raya dalam mendorong pembentukan Kelompok Kerja Pembiayaan Iklim bersama OJK," ujar Friderica, seperti dikutip Haluannews.id.
Friderica menambahkan, OJK memandang manajemen risiko iklim sebagai komponen strategis dan berorientasi masa depan dalam arsitektur pengawasan. Ini berfungsi sebagai jembatan untuk menerjemahkan kebijakan transisi nasional dan sinyal global ke dalam tata kelola sektor keuangan, manajemen risiko, serta alokasi pembiayaan yang lebih ramah lingkungan.
Senada, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan optimisme terhadap ketahanan sektor perbankan nasional. Ia menyebut, perbankan Indonesia memiliki permodalan yang memadai untuk menyerap potensi tekanan terkait iklim dalam skenario transisi yang terkelola dengan baik. Ini tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang stabil di atas ketentuan regulasi.
"Ini menunjukkan bahwa sektor perbankan Indonesia tidak hanya kuat menghadapi risiko terkait iklim, tetapi juga berada pada posisi prima untuk mendukung transisi Indonesia menuju ekonomi rendah karbon," kata Dian. Ia menekankan, sistem keuangan yang tangguh adalah fondasi utama untuk memastikan stabilitas jangka panjang, pertumbuhan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Selain peluncuran Working Group, OJK juga merilis dua publikasi penting. Pertama, Climate Risk and Banking Resilience Assessment (CBRA), sebuah kerangka asesmen inovatif yang dikembangkan bersama Pemerintah Australia dan Prospera. CBRA dirancang untuk mengukur dampak risiko iklim terhadap ketahanan sektor perbankan secara forward-looking, serta menyediakan referensi berbasis sains bagi industri dalam menyusun strategi transisi dan memperkuat resiliensi terhadap risiko iklim jangka menengah dan panjang.
Kedua, Indonesia Banking Sustainability Maturity Report 2025 (SMART), yang merupakan hasil penilaian komprehensif tingkat kematangan penerapan keuangan berkelanjutan pada sektor perbankan nasional. Laporan ini diharapkan menjadi rujukan penting dalam penyusunan arah kebijakan pengawasan, guna memastikan implementasi keuangan berkelanjutan berjalan lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan agenda transisi nasional.
Inisiatif kolaboratif ini diharapkan mampu mempercepat mobilisasi dana dan investasi yang diperlukan, membuka peluang ekonomi baru, serta mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih hijau, tangguh, dan berkelanjutan di masa depan.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar