Haluannews Ekonomi – Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan dari lembaga jasa keuangan untuk berbagai sektor prioritas nasional. Salah satu yang menonjol adalah realisasi pembiayaan untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang telah mencapai angka fantastis Rp1,21 triliun per Januari 2026. Data ini diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (1/4/2026).
Friderica, yang akrab disapa Kiki, menjelaskan bahwa dana sebesar itu telah diserap oleh 1.373 unit Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. "Pada sisi pembiayaan sektor jasa keuangan, kami telah mendorong berbagai program strategis seperti makan bergizi gratis dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp1,21 triliun," ujarnya di Gedung DPR RI. Selain dukungan pembiayaan langsung, OJK juga memfasilitasi program MBG melalui security cross funding yang melibatkan 3 penerbit dan 266 pemodal. Tak hanya itu, OJK turut memberikan insentif khusus bagi lembaga jasa keuangan yang aktif mendukung program Asta Cita, berupa penyesuaian aset hingga 0%.
Dukungan OJK tidak berhenti pada program gizi. Kiki melanjutkan, penguatan ekonomi desa juga menjadi fokus utama melalui pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih yang telah mencapai Rp174,73 triliun per Januari 2026. Dalam skema ini, fasilitas pembiayaan bahkan dapat dikecualikan dari batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk mendorong akselerasi. Lebih lanjut, program pembangunan 3 juta rumah juga mendapatkan suntikan dana sebesar Rp1,44 triliun, yang berhasil membiayai 11.468 unit hunian. Angka ini setara dengan 3,28% dari target nasional, ditujukan khusus untuk memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) turut menjadi perhatian serius OJK. Kiki memaparkan, penguatan infrastruktur pembiayaan UMKM dilakukan melalui pengembangan credit scoring dan kredit registry nasional, integrasi data SLIK, serta sistem pendukung lainnya. Dari sisi kebijakan, OJK mendorong akselerasi pembiayaan melalui kewajiban penyaluran kredit UMKM, penyesuaian bobot risiko yang rendah, dan penguatan peran pasar modal. Bahkan, OJK telah membentuk departemen khusus di pengawasan perbankan untuk fokus pada pengembangan sektor UMKM.
"Upaya ini juga dilengkapi dengan program literasi keuangan, business matching, serta kebijakan percepatan pemulihan UMKM, termasuk restrukturisasi pembiayaan dan relaksasi ketentuan bagi pelaku usaha di wilayah terdampak bencana," terang Kiki. Secara keseluruhan, inisiatif ini diharapkan mampu memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata serta berkelanjutan di Indonesia.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar