Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menimbang permohonan izin dari calon penyelenggara bursa kripto. Kabar ini beredar di tengah isu bahwa sejumlah konglomerat Indonesia berencana mendirikan bursa kripto.
Related Post
Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Sektor Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, menyatakan bahwa saat ini OJK telah memberikan izin kepada 24 Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD), 1 bursa kripto, 1 lembaga kliring, dan 2 lembaga kustodian.
"Saat ini, ada 5 pengajuan izin dari calon pedagang keuangan digital, 1 dari calon penyelenggara bursa, 1 calon lembaga kliring, dan 1 calon lembaga kustodian. Semuanya sedang dalam proses evaluasi dan perizinan di OJK," jelas Hasan kepada Haluannews.id, Selasa (14/10/2025).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan keterlibatan nama-nama besar seperti Haji Isam dan Happy Hapsoro di balik calon bursa tersebut, Hasan enggan berkomentar. Ia menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan evaluasi dan verifikasi kelengkapan berkas calon bursa kripto tersebut.
"Proses evaluasi dan pemenuhan seluruh persyaratan perizinan sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) sedang berjalan," imbuhnya.
Hasan menambahkan bahwa POJK memberikan kesempatan bagi pihak yang memenuhi semua persyaratan untuk mengajukan diri sebagai lembaga bursa kripto.
Saat ini, Indonesia memiliki satu bursa kripto yang terdaftar dan berizin OJK, yaitu PT Bursa Komoditi Nusantara atau Commodity Future Exchange (CFX), yang diluncurkan pada Jumat (28/7/2023).
Sebelumnya, beredar kabar bahwa sejumlah nama tengah bersiap mengajukan izin pendirian bursa kripto baru ke OJK, termasuk Oscar Darmawan (pendiri Indodax) dan Hamdi Hassarbaini (CEO PT Sentra Bitwewe Indonesia).
Selain itu, muncul pula nama Pahala Mansury (mantan Wakil Menteri BUMN) dan Pang Xue Kai (eks CEO Tokocrypto), yang dikabarkan didukung oleh investor besar seperti Samsudin Andi Arsyad (Haji Isam) dan Hapsoro Sukmonohadi (Happy Hapsoro).
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar