Haluannews Ekonomi – Pasar komoditas global kembali dihebohkan oleh pergerakan harga nikel yang melonjak signifikan. Kenaikan ini dipicu oleh keputusan strategis Pemerintah Indonesia yang secara drastis memangkas kuota produksi bijih nikel dari Weda Bay, tambang raksasa yang memegang peranan krusial dalam rantai pasok global. Langkah ini secara langsung memperketat ketersediaan pasokan dari negara yang kini mendominasi produksi nikel dunia.
Related Post
Fasilitas pertambangan Weda Bay, yang merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan asal Prancis, Eramet, dan konglomerat Tiongkok, Tsingshan Holding, kini hanya diizinkan memproduksi 12 juta ton bijih nikel sepanjang tahun ini. Angka tersebut mencerminkan pemangkasan drastis, mengingat proyeksi kuota untuk tahun 2025 sebelumnya mencapai 42 juta ton.
Data dari London Metal Exchange (LME) menunjukkan harga nikel acuan melesat sekitar 2%, mendekati ambang US$18.000 per ton. Penguatan ini bukan fenomena baru; sejak awal tahun, pasar telah mengantisipasi pengetatan regulasi produksi di Indonesia, yang kini terbukti menjadi katalis utama kenaikan harga.
Secara makro, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi total kuota produksi bijih nikel nasional. Targetnya, produksi akan dipangkas lebih dari 100 juta ton, menjadi sekitar 260-270 juta ton pada tahun ini, jauh di bawah proyeksi 379 juta ton untuk tahun 2025.
Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi pasar yang mengalami kelebihan pasokan (oversupply) selama beberapa tahun terakhir. Banjirnya pasokan global telah menekan harga nikel, membuatnya bertahan di bawah level US$20.000 per ton selama lebih dari 18 bulan.
Dalam satu dekade terakhir, Indonesia telah mengukuhkan posisinya sebagai kekuatan dominan di industri nikel global, menyumbang sekitar dua pertiga dari total produksi dunia. Namun, lonjakan produksi yang masif ini justru memicu disrupsi pasar berupa kelebihan pasokan, yang berujung pada depresiasi harga nikel, baik untuk segmen baja tahan karat maupun baterai kendaraan listrik. Melalui pengetatan sistem perizinan dan kuota, pemerintah berambisi menyeimbangkan kembali dinamika pasar. Tujuan utamanya adalah menstabilkan harga, sekaligus memberikan dukungan bagi perusahaan-perusahaan domestik yang tertekan oleh margin rendah dan ancaman kerugian akibat volatilitas harga. Fenomena tekanan harga ini sebelumnya juga telah merugikan sejumlah raksasa tambang internasional.
Eramet, perusahaan yang terdaftar di bursa Paris dan tengah bergulat dengan isu tata kelola, menjadi salah satu entitas yang merasakan dampak langsung dari pelemahan harga nikel. Kondisi pasar yang tidak kondusif bahkan mendorong beberapa perusahaan tambang Barat untuk menarik diri dari sektor nikel Indonesia. Contohnya, BHP, yang dulunya merupakan pemain kunci di industri nikel global, telah menghentikan seluruh operasinya. Demikian pula, Anglo American saat ini tengah dalam proses divestasi bisnis nikelnya kepada MMG Singapore Resources, anak perusahaan dari grup MMG yang berbasis di Tiongkok.
Transformasi fundamental industri nikel Indonesia tidak dapat dilepaskan dari implementasi kebijakan pelarangan ekspor bijih mentah sejak tahun 2020. Regulasi ini secara efektif memicu gelombang investasi besar dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri, dengan mayoritas dukungan finansial berasal dari entitas-entitas Tiongkok.
Menurut data dari Macquarie, kontribusi Indonesia terhadap pasokan nikel olahan global diproyeksikan mencapai sekitar 65% pada tahun 2025, sebuah lonjakan luar biasa dari hanya 6% di tahun 2015. Proyeksi ini mengindikasikan bahwa dominasi Indonesia di pasar nikel olahan akan semakin menguat di masa mendatang.
Meskipun demikian, Eramet menegaskan komitmennya untuk terus berdialog dengan pemerintah Indonesia dan berencana mengajukan permohonan revisi kuota, dengan harapan dapat mengamankan volume produksi yang lebih optimal. Di sisi lain, raksasa tambang asal Brasil, Vale, pada Januari lalu mengumumkan penangguhan sementara operasional nikelnya di Indonesia, menyusul belum diperolehnya persetujuan dan alokasi kuota produksi untuk tahun 2026.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar