Haluannews Ekonomi – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini menyoroti ketat dinamika pasar modal Tanah Air. Langkah strategis ini diambil sebagai bagian dari upaya serius untuk membersihkan bursa saham dari praktik-praktik manipulatif yang dikenal sebagai "saham gorengan", demi menjaga integritas dan kepercayaan investor.
Related Post
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan bahwa pemantauan khusus tengah digencarkan terhadap potensi manipulasi harga saham. Praktik yang kerap merugikan investor ini menjadi fokus utama karena dinilai dapat mengganggu stabilitas dan kesehatan ekosistem pasar modal domestik.
"Kami terus mencermati dan mengikuti fluktuasi pasar modal. Kami akan terus mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi untuk kemudian kami pantau lebih lanjut," ujar Jenderal Sigit dalam sela-sela Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 di TMII, Jakarta Timur, seperti dikutip Haluannews.id, Rabu (11/2/2026).
Sigit menekankan bahwa tindakan-tindakan yang mengarah pada permainan saham gorengan sangat tidak bagus dan merusak fundamental pasar. Oleh karena itu, Polri bertekad memastikan tidak ada permainan curang yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar yang adil dan transparan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan ketat ini merupakan bentuk perlindungan bagi investor sekaligus upaya menjaga stabilitas ekonomi makro. Dengan demikian, saham-saham yang memiliki kinerja fundamental solid dapat berkembang secara wajar dan mencerminkan nilai intrinsiknya. "Di satu sisi kita mendorong untuk saham-saham fundamental terus bisa terjaga dengan baik. Sehingga kemudian fundamental dari pasar saham juga betul-betul bisa terjaga," tambah Sigit.
Meskipun demikian, Kapolri menjelaskan bahwa penanganan teknis terkait perkara pidana di bidang pasar modal akan menjadi ranah khusus jajaran reserse. Koordinasi intensif akan terus dilakukan guna memetakan kemungkinan pelanggaran dan menindak tegas para pelaku.
Selain fokus pada pengawasan pasar modal, Rapim Polri 2026 juga membahas sejumlah isu krusial lainnya yang berkaitan dengan stabilitas ekonomi nasional. Di antaranya adalah pengamanan ketahanan pangan, pengawasan lifting minyak, serta langkah antisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. Kapolri menegaskan bahwa institusinya siap memberikan dukungan penuh terhadap agenda pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar