Haluannews Ekonomi – Rencana ambisius penggabungan perusahaan kapal milik negara (BUMN) yang digagas oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diproyeksikan akan menempatkan PT PAL Indonesia (Persero) sebagai jangkar utama industri perkapalan nasional. Namun, di balik visi besar ini, terkuak potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi karyawan yang dinilai tidak memiliki kapabilitas yang memadai, sebuah langkah yang disebut Direktur Utama PT PAL sebagai keniscayaan dalam menghadapi transformasi.

Transformasi industri perkapalan nasional ini menjadi sorotan utama di kalangan pelaku ekonomi. BPI Danantara berencana menyatukan berbagai entitas BUMN galangan kapal di bawah satu payung, dengan PT PAL Indonesia diharapkan menjadi pusat gravitasi yang menggerakkan sektor maritim, sejalan dengan peta jalan pertumbuhan ekonomi berbasis industri.

Menanggapi dampak restrukturisasi terhadap sumber daya manusia, Direktur Utama PT PAL, Kaharuddin Djenod, menegaskan bahwa perusahaan akan melakukan evaluasi komprehensif. "Setelah merger, kami akan melakukan penilaian secara total. Karyawan yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni akan kami pertahankan," ujar Kaharuddin di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (11/2/2026), seperti dikutip Haluannews.id.

Namun, Kaharuddin tidak menampik adanya kemungkinan PHK bagi mereka yang kapabilitasnya tidak sejalan dengan kebutuhan transformasi perusahaan. Ia menyebut keputusan ini sebagai langkah realistis demi membentuk tim yang efektif dan berdaya saing. "Ini harus ada. Kita harus realistis dan membentuk tim yang benar-benar memiliki kapasitas. Bukan sekadar mengumpulkan orang, tapi membangun industri, tim pasar, dan ekosistemnya," jelasnya, menekankan pentingnya efisiensi dan kompetensi.

Lebih lanjut, merger ini juga diusung sebagai solusi strategis untuk memperbaiki kondisi finansial BUMN galangan kapal yang selama ini terbebani masalah masa lalu. "Tujuan utama adalah menyehatkan dan menyelamatkan dari beban-beban masa lalu," imbuhnya. Proses penyelamatan keuangan ini, menurut Kaharuddin, akan melibatkan berbagai pihak, termasuk Danantara dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta banyak pemangku kepentingan lainnya, menandakan upaya kolaboratif yang masif.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya telah menggarisbawahi bahwa merger ini akan mewajibkan seluruh perusahaan BUMN yang membutuhkan manufaktur kapal, seperti PT PIS, PT PELNI, dan PT ASDP, untuk menggunakan jasa PT PAL. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan industri sebagai basis pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diharapkan akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan impor secara signifikan.

Transformasi ini menandai babak baru bagi industri perkapalan nasional, dengan harapan mampu menciptakan ekosistem yang lebih sehat, efisien, dan berdaya saing global, meskipun dengan konsekuensi restrukturisasi internal yang tidak terhindarkan demi mencapai tujuan jangka panjang.

Editor: Rohman