Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkolaborasi dengan Self Regulatory Organization (SRO), telah mengambil langkah signifikan dengan memperluas klasifikasi data pemegang saham. Inisiatif ini meningkatkan kategori profil investor di pasar modal Indonesia dari sembilan menjadi 39 jenis, menandai komitmen terhadap transparansi dan granularitas informasi. Upaya ini merupakan hasil koordinasi intensif antara OJK dengan Kustodian Sentra Efek Indonesia (KSEI), anggota bursa (AB), hingga bank kustodian.

Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek OJK, Eddy Manindo Harahap, menjelaskan pentingnya reformasi ini. "Yang terkait dengan granularitas klasifikasi investor yang tadinya ada 9 kategori, sekarang total menjadi 39," ujarnya dalam acara sosialisasi capaian reformasi transparansi pasar modal Indonesia yang diselenggarakan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Kamis, 2 April 2026.

Langkah strategis ini diambil sebagai respons dan tindak lanjut atas keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI). Sebelumnya, MSCI memutuskan untuk membekukan seluruh proses rebalancing dan evaluasi indeks saham Indonesia hingga Mei 2026. Dengan data yang lebih rinci, diharapkan pasar modal Indonesia dapat menyajikan informasi yang lebih komprehensif kepada investor global, sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya tarik investasi.

Pembukaan tabir mengenai siapa saja sebetulnya para pelaku yang menggerakkan pasar modal Indonesia ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Berikut adalah 39 klasifikasi kelompok pemegang saham yang kini dapat diakses melalui data investor KSEI:

1. Bank
2. Government
3. Private Equity
4. Trustee Bank
5. Venture Capital
6. Private Bank
7. Exchange Traded Funds (ETF)
8. Investment Manager
9. Investment Advisors
10. Brokerage Firms
11. Hedge Fund
12. Sovereign Wealth Fund
13. Capital Market Supporting Institutions and Professions
14. Commanditaire Vennootschap (CV) / Limited Partnership
15. Firm
16. Investment Fund Selling Agent
17. Peer-to-Peer Lending
18. Permanent Establishment
19. Sole Proprietorship
20. Corporate
21. Associations / Social Organizations
22. State-Owned Enterprises
23. Central Bank
24. State-Owned Company
25. Diocese
26. Conference
27. Congregation
28. Cooperatives
29. International Organization
30. Political Parties
31. Partnership
32. Educational Institution
33. Mutual Funds (MF)
34. Securities Company (SC)
35. Pension Funds (PF)
36. Financial Institution (IB)
37. Insurance (IS)
38. Foundation (FD)
39. Individual (ID)

Peningkatan granularitas data investor ini diharapkan tidak hanya memenuhi standar transparansi internasional, tetapi juga memungkinkan regulator untuk melakukan analisis pasar yang lebih mendalam. Bagi investor, ketersediaan data ini akan membantu dalam memahami dinamika pasar, mengidentifikasi tren investasi, serta membuat keputusan yang lebih terinformasi. Pada akhirnya, inisiatif ini merupakan fondasi penting untuk membangun pasar modal Indonesia yang lebih kuat, transparan, dan kompetitif di kancah global.

Editor: Rohman