Haluannews Ekonomi – Para pejabat tinggi di Benua Biru kini semakin gencar menyuarakan urgensi untuk memangkas ketergantungan mereka pada raksasa perusahaan pemroses pembayaran asal Amerika Serikat, seperti Visa dan Mastercard. Sentimen ini, yang diungkapkan oleh pimpinan aliansi perbankan Eropa, menandai pergeseran strategis yang signifikan dalam lanskap keuangan global.
Related Post
Situasi ini kontras tajam dengan Indonesia, yang telah lebih dulu mengukuhkan kemandirian sistem pembayarannya. Dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), fitur BI-FAST, hingga QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang memungkinkan transaksi hanya dengan pemindaian kode QR, Indonesia telah menunjukkan model keberhasilan yang patut dicontoh.
Keunggulan QRIS bahkan melampaui batas negara, memungkinkan transaksi lintas batas (cross-border). Pengguna aplikasi perbankan atau dompet digital di Indonesia kini dapat bertransaksi di berbagai negara mitra hanya dengan memindai kode QR, dengan konversi langsung ke Rupiah. Jaringan QRIS telah menjangkau Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Jepang, dan akan segera menyusul Korea Selatan serta Tiongkok pada tahun 2026.
Kekhawatiran para pejabat Eropa bukan tanpa alasan. Mereka mewanti-wanti bahwa dominasi pasar sistem pembayaran AS berpotensi menjadi "senjata" strategis jika hubungan transatlantik memburuk. "Kami sangat bergantung pada solusi pembayaran internasional," ujar Martina Weimert, Kepala Eksekutif European Payments Initiative (EPI), kepada Financial Times, seperti dikutip Haluannews.id pada Rabu (11/2/2026).
EPI, sebuah konsorsium yang menghimpun 16 bank dan perusahaan jasa keuangan terkemuka Eropa, mengakui adanya celah krusial. "Meskipun kami memiliki skema kartu pembayaran domestik yang kuat, kami belum memiliki solusi pembayaran lintas batas yang terintegrasi," tambah Weimert. Ia menegaskan bahwa ini adalah masalah waktu yang mendesak, menuntut tindakan segera.
Data Bank Sentral Eropa menunjukkan, pada tahun 2022, Visa dan Mastercard menguasai hampir dua pertiga transaksi kartu di Zona Euro. Ironisnya, 13 negara anggota Uni Eropa tidak memiliki alternatif nasional selain penyedia asal AS tersebut. Seiring dengan menurunnya penggunaan uang tunai, kekhawatiran semakin memuncak bahwa kekuatan perusahaan pembayaran AS dapat dimanfaatkan sebagai alat politik, terutama jika terjadi keretakan serius dalam hubungan diplomasi AS-Eropa, misalnya di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Ketergantungan ini bukan hanya terbatas pada sektor pembayaran. Para pejabat Eropa juga cemas akan dominasi perusahaan teknologi raksasa Amerika di berbagai sektor krusial. Kepala keamanan siber Belgia bahkan baru-baru ini memperingatkan bahwa Eropa "telah kehilangan internet" akibat dominasi tersebut, menggarisbawahi urgensi untuk membangun kedaulatan digital.
"Integrasi yang mendalam justru menciptakan ketergantungan yang rentan disalahgunakan, terutama ketika tidak semua mitra dapat dianggap sebagai sekutu," tegas Mario Draghi, mantan Presiden Bank Sentral Eropa (ECB), dalam pidatonya baru-baru ini. Ia menambahkan, "Saling ketergantungan, yang dulunya dipandang sebagai penyeimbang, kini bergeser menjadi sumber pengaruh dan kendali."
Menanggapi tantangan ini, EPI, yang beranggotakan bank-bank besar seperti BNP Paribas dan Deutsche Bank, telah meluncurkan Wero pada tahun 2024, sebuah alternatif pembayaran digital untuk Apple Pay di Eropa. Skema ini kini telah mengklaim 48,5 juta pengguna di Belgia, Prancis, dan Jerman, dengan rencana ambisius untuk ekspansi ke pembayaran daring dan di toko pada tahun 2027.
Weimert menekankan bahwa bank dan pedagang Eropa sejatinya telah memiliki "kesadaran" akan pentingnya membangun jaringan pembayaran lintas batas. Namun, "konteks geopolitik" saat ini telah mendorong isu ini menjadi "topik utama" yang tak terhindarkan. Bank Sentral Eropa (ECB) sendiri mengakui bahwa inisiatif sektor swasta di masa lalu, termasuk upaya EPI sebelumnya untuk meluncurkan skema kartu pesaing, "telah menghadapi kesulitan dalam skalabilitas" karena "para aktor yang terlibat kesulitan menyelaraskan standar umum."
Untuk memperkuat kedaulatan moneter blok, ECB secara aktif mempromosikan euro digital, sebuah inisiatif publik yang bertujuan untuk memfasilitasi pembayaran digital di seluruh Zona Euro. Piero Cipollone, anggota dewan eksekutif ECB yang mengepalai proyek ini, pekan lalu menegaskan urgensinya. "Sebagai warga negara Eropa, kami ingin menghindari skenario di mana Eropa terlalu bergantung pada sistem pembayaran yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kami," ujarnya.
Namun, proyek euro digital ini menghadapi perpecahan di kalangan politisi Eropa, dengan beberapa lembaga keuangan melobi menentangnya, khawatir akan merusak inisiatif sektor swasta. Pemungutan suara di parlemen Eropa akhir tahun ini diperkirakan akan berlangsung ketat. ECB berencana mulai menerbitkan token euro digital pada tahun 2029, mengharuskan pedagang di Zona Euro untuk menerimanya baik di toko fisik maupun daring. Infrastruktur dasarnya juga akan terbuka bagi inisiatif sektor swasta untuk dikembangkan.
Kendati demikian, Weimert memberikan peringatan keras. Jika ketegangan geopolitik memburuk, euro digital mungkin akan datang terlambat. "Masalahnya, euro digital baru akan terealisasi dalam beberapa tahun ke depan, kemungkinan setelah masa jabatan Donald Trump [sebagai Presiden AS] berakhir. Saya rasa kita sedikit kehabisan waktu," pungkasnya.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar