Haluannews Ekonomi – Menteri BUMN, Erick Thohir, memberikan apresiasi tinggi kepada Komisi VI DPR RI atas keputusan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Hal ini disampaikan Erick dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN di Gedung DPR/MPR, Kamis (23/1).
Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, menekankan urgensi perubahan UU BUMN untuk mendukung peran strategis BUMN dalam mengelola sumber daya nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Erick Thohir pun merespon positif inisiatif DPR tersebut. "Saya mendukung pembahasan RUU BUMN ini, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto untuk konsolidasi aset BUMN demi kemandirian Indonesia dan pertumbuhan ekonomi 8% melalui hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan dan energi, serta penciptaan lapangan kerja," tegas Erick.
Rapat kerja tersebut menyimpulkan bahwa kinerja BUMN saat ini belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan, mengingat UU BUMN yang berlaku telah berusia lebih dari 22 tahun. Perubahan RUU BUMN dinilai krusial untuk menjawab tantangan zaman dan meningkatkan kontribusi BUMN bagi perekonomian nasional. Percepatan pembahasan ini diharapkan dapat segera menghasilkan UU BUMN yang lebih efektif dan responsif terhadap perkembangan terkini.
Tinggalkan komentar