Haluannews Ekonomi – Pemerintah Indonesia tengah mengkaji strategi komprehensif untuk meminimalisir aliran dana keluar atau ‘cash outflow’ yang masif dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Inisiatif strategis ini datang langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang memberikan arahan tegas kepada Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Simanjuntak, untuk mengatasi ketergantungan pada mata uang asing, khususnya Dolar AS, dalam transaksi ibadah tersebut.
Related Post
Dahnil Simanjuntak mengungkapkan bahwa perputaran dana dalam ekosistem perhajian mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 40 triliun setiap tahunnya. Ironisnya, sekitar 80% dari jumlah tersebut merupakan ‘cash outflow’ yang mengalir ke luar negeri. Ketergantungan besar pada Dolar AS untuk pembayaran berbagai komponen biaya haji dan umrah ini memicu kebutuhan pasokan valuta asing yang substansial, berpotensi menekan stabilitas Rupiah dan cadangan devisa negara. "Itulah perintah Presiden, harus dikurangi cash outflownya," tegas Dahnil usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Kamis (12/1/2026), seperti dilansir Haluannews.id.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Menko Airlangga Hartarto memaparkan beberapa strategi kunci untuk mengatasi persoalan ini. Salah satu gagasan utama adalah memaksimalkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam setiap transaksi terkait haji dan umrah. Dengan adopsi QRIS, diharapkan aliran dana yang semula berbentuk valuta asing dapat kembali ke dalam sistem ekonomi nasional dalam bentuk Rupiah, sehingga mengurangi permintaan Dolar AS secara signifikan. "Itu ide genuine dari Pak Airlangga tadi di diskusi kita supaya pastikan itu," ungkap Dahnil, menggarisbawahi potensi efisiensi transaksi.
Potensi dampak penggunaan QRIS ini sangat besar, mengingat volume transaksi yang terjadi. Setiap tahun, Indonesia memberangkatkan sekitar 2,6 juta jemaah umrah dan 221.000 jemaah haji. Angka ini merepresentasikan volume transaksi keuangan yang luar biasa. "Jadi kalau saja kemudian itu memaksimalkan penggunaan QRIS misalnya, itu akan mengurangi cash outflow," jelas Dahnil. Pemerintah menargetkan strategi ini mampu memangkas setidaknya 50% dari total ‘cash outflow’ yang terjadi dalam ibadah haji dan umrah, sebuah langkah signifikan untuk memperkuat neraca pembayaran negara.
Selain optimalisasi QRIS, pemerintah juga berencana mendorong diversifikasi pendapatan devisa melalui sektor pariwisata. Strategi ini melibatkan upaya menarik lebih banyak wisatawan dari Timur Tengah untuk berkunjung ke Indonesia. Saat ini, jumlah kunjungan turis dari kawasan tersebut masih sangat minim, hanya sekitar 33.000 orang per tahun. Angka ini kontras tajam dengan sekitar 3 juta warga Indonesia yang setiap tahunnya melakukan perjalanan ke Arab Saudi. Dahnil berharap, biro perjalanan haji dan umrah di Indonesia dapat proaktif menawarkan paket wisata ke Tanah Air bagi warga Timur Tengah. "Bayangkan loh kita yang berangkat dari sini ke Saudi itu 3 juta, masa yang dari Saudi ke sini itu hanya 33.000," imbuhnya, menyoroti ketidakseimbangan yang perlu diperbaiki.
Untuk mengorkestrasi seluruh inisiatif ekonomi yang terkait dengan ekosistem haji ini, Menko Airlangga mengarahkan pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) khusus. Pokja ini akan bertugas merumuskan dan mengimplementasikan berbagai paket kebijakan ekonomi yang terintegrasi, memastikan tujuan pengurangan ‘cash outflow’ dan peningkatan devisa dapat tercapai secara optimal. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengelola aspek ekonomi dari ibadah haji dan umrah, menjadikannya bukan hanya ritual spiritual tetapi juga motor penggerak ekonomi nasional.
Editor: Rohman
Tinggalkan komentar