Bos OJK Ungkap Strategi Jaminan Pensiun RI Setara Kelas Dunia!

Haluannews Ekonomi – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk memperkuat sistem dana pensiun nasional, menyelaraskannya dengan standar global demi perlindungan optimal bagi para peserta dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Langkah strategis ini diungkapkan di tengah upaya Indonesia menjadi anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), sebuah langkah yang menunjukkan ambisi ekonomi negara di kancah internasional.

Pernyataan penting ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, dalam rangkaian kegiatan OECD Financial Markets Week yang berlangsung di Kantor Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis, pada 2-5 Maret 2026. Ogi memimpin delegasi Indonesia, yang terdiri dari perwakilan OJK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk aktif berpartisipasi dalam berbagai forum strategis yang membahas dinamika kebijakan sektor keuangan global.

Kehadiran Indonesia dalam forum bergengsi ini bukan sekadar partisipasi biasa, melainkan bagian integral dari proses aksesi Indonesia menuju keanggotaan penuh OECD. Saat ini, Indonesia menyandang status sebagai "accession country", menjadikannya negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang mencapai posisi tersebut. Keterlibatan aktif delegasi Indonesia dalam diskusi dan dialog kebijakan di forum OECD sangat krusial dalam mendukung proses penilaian dan pertukaran pandangan dengan negara-negara anggota.

Sebagai bagian dari dukungan terhadap proses aksesi tersebut, Ogi Prastomiyono pada Rabu (4/3) mempresentasikan evaluasi mandiri sistem dana pensiun Indonesia. Presentasi tersebut mengacu pada dua instrumen hukum utama OECD terkait sektor dana pensiun: "Core Principles of Private Pension Regulation" dan "Good Design of Defined Contribution Pension Plans", di hadapan para delegasi negara anggota OECD.

Dalam paparannya, Ogi menguraikan berbagai aspek fundamental dari sistem dana pensiun nasional. Ia menjelaskan struktur industri dana pensiun di Indonesia, kerangka regulasi dan pengawasan yang berlaku, implementasi tata kelola dan manajemen risiko yang ketat, serta penerapan pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) yang esensial untuk menjaga stabilitas industri dan memastikan perlindungan optimal bagi para peserta.

Secara objektif, Indonesia juga mengidentifikasi sejumlah area yang memerlukan penguatan lebih lanjut agar selaras dengan standar OECD. Area-area tersebut meliputi pengembangan strategi investasi berbasis siklus hidup (life-cycle investment), penguatan desain manfaat pensiun yang lebih mendorong pembayaran berkala sebagai pendapatan pensiun, serta peningkatan cakupan kepesertaan program pensiun di seluruh lapisan masyarakat.

"OJK berkomitmen penuh untuk terus mendorong penguatan sistem dana pensiun nasional agar semakin relevan dengan praktik terbaik internasional. Langkah ini fundamental untuk menjamin keberlanjutan manfaat pensiun bagi masyarakat sekaligus memperkokoh ketahanan sektor keuangan nasional," tegas Ogi, sebagaimana dikutip dari Haluannews.id.

Selain agenda di OECD, OJK juga aktif berpartisipasi dalam pertemuan International Organisation of Pension Supervisors (IOPS), di mana OJK saat ini menjabat sebagai anggota Komite Eksekutif IOPS. Dalam kesempatan yang sama, diselenggarakan pula pertemuan gabungan antara IOPS dan OECD Working Party on Insurance and Pensions (WPIP), yang menjadi platform diskusi berbagai isu kebijakan dan praktik pengawasan dana pensiun di tingkat global.

Delegasi negara anggota OECD menyambut positif presentasi yang disampaikan Indonesia. Mereka mengapresiasi pendekatan transparan yang dilakukan dalam memetakan kekuatan serta area-area yang memerlukan perbaikan dalam sistem dana pensiun nasional. Masukan berharga dari OECD ini akan menjadi referensi krusial dalam penyempurnaan kebijakan serta penguatan sistem dana pensiun nasional di masa mendatang, sekaligus mendukung tahapan lanjutan dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

Keikutsertaan OJK dalam forum internasional ini mencerminkan dedikasi OJK untuk terus meningkatkan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan Indonesia agar selaras dengan standar global. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional, meningkatkan kepercayaan investor, serta mendukung agenda pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Editor: Rohman